Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berharap agar perusahaan induk (holding) BUMN pertambangan yang akan dibentuk, bisa membeli seluruh saham divestasi PT Freeport Indonesia. Dengan begitu, pada 2017 holding ini akan menguasai 20 persen saham perusahaan tambang tersebut.
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K. Ro mengatakan pihaknya juga mengusulkan 9,36 persen saham Freeport yang sudah dimiliki pemerintah, dialihkan kepada holding BUMN pertambangan. Usulan ini telah disampaikan kepada kementerian terkait lainnya, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan.
Dia mengaku kedua kementerian ini telah memberikan lampu hijau atas usulan tersebut. Kementerian BUMN juga telah mengajukan usulan agar holding pertambangan yang akan terbentuk ini juga mencaplok 10,34 persen saham yang didivestasikan oleh Freeport.
(Baca: Pemerintah Buka Opsi Divestasi Freeport Lewat Bursa Saham)
Aloysius berharap, kementerian terkait dapat segera memutuskan apakah boleh mengambil hak pemerintah terkait divestasi saham Freeport. Sehingga, saat holding ini terbentuk, atau paling lambat 2017, holding pertambangan ini telah memiliki 20 persen saham Freeport.
"Jadi, efektif pada saat holding tambang terbentuk. Di dalamnya terdapat pengalihan dari PT Bukit Asam, PT Timah, PT Antam, ditambah minoritas saham Freeport. Kemudian diatasnya ada Inalum," ujar Aloysius saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (23/11).
Alyosius juga memastikan, holding pertambangan ini tidak akan mengalami kesulitan dalam pendanaan untuk mencaplok 10,34 persen saham yang ditawarkan Freeport ini. Dirinya menjelaskan, akan melakukan konsolidasi internal untuk mengumpulkan dana dalam proses tersebut. Jika masih tidak memungkinkan, masih ada opsi lain, yakni dengan melakukan pinjaman ke perbankan. Holding ini dinilai sangat mampu mendapat pendanaan besar dari bank.
(Baca: Chappy Jadi Bos Freeport, Setnov: Mudahkan Kepentingan Indonesia)
Sebelumnya, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Aryono mengatakan dirinya telah melakukan pertemuan dengan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno di Kantornya pada Selasa (15/11). Dalam pertemuan tersebut, keduanya mengaku sepakat untuk mengalihkan 9,36 persen saham Freeport yang dimiliki pemerintah kepada holding BUMN pertambangan.
Saat ini holding pertambangan memang masih belum terbentuk saat ini. Namun, setelah terbentuk, maka pengalihan saham tersebut akan segera efektif dilakukan. "Kemarin membicarakan saham Freeport yang punya pemerintah mau dipindahkan ke holding, yang 9,36%," kata Bambang, di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (16/11).
(Baca: Pemerintah Siapkan Inalum Jadi Induk Usaha BUMN Pertambangan)