Pertama adalah belanja yang bersifat konsumtif seperti perjalanan dinas, paket rapat, jasa, honorarium tim, dan kegiatan lainnya. Terkait kegiatan konsumtif ini, pemerintah telah menghilangkan sekurangnya Rp 6,5 triliun yang tersebar di semua kementerian dan lembaga. Kemudian belanja operasional berhasil dihemat Rp 8 triliun.
(Baca: Belanja Proyek Prioritas dan Sosial Tak Kena Pemotongan Anggaran)
Kedua yang kegiatannya belum dikontrakkan tetapi bukan yang prioritas. Ketiga, kegiatan tidak mendesak. Keempat, kegiatan yang bisa ditunda pelaksanaannya menjadi tahun depan. Kelima, anggaran yang tidak mungkin direalisasikan tahun ini karena persoalan waktu.
Keenam, yang sifatnya duplikasi karena dilaksanakan di daerah dan pusat. Terakhir, penghematan melalui strategi efisiensi proses lelang seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp 2 triliun dan Kementerian Kesehatan hampir Rp 1 triliun.
Tujuh jenis belanja yang akan dipangkas ini sudah disosialisasikan kepada seluruh instansi untuk dikaji. “Kalau realisasi anggarannya masih sedikit, kami akan perhatikan bisa nggak direalisasikan sampai akhir tahun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
(Baca: Pemangkasan Anggaran, Kementerian PUPR Sisir Proyek Bermasalah)