Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang menyiapkan rencana utang untuk membiayai proyek Pelabuhan Patimban. Utang ini akan dimasukkan dalam daftar rencana pinjaman luar negeri pemerintah hingga 2019.
Deputi Bidang Sarana Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryabrata mengatakan pihaknya telah menetapkan batas maksimal nilai utang untuk membiayai proyek tersebut. Nilainya hanya US$ 2,2 miliar, atau sekitar Rp 28 triliun.
"Jadi itu perkiraan garis besar (peminjaman) yang tidak dapat dilalui," ujarnya di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis malam (28/7).
Batas maksimal utang ini akan menjadi pegangan bagi Kementerian teknis yakni Kementerian Perhubungan untuk melakukan studi awal. Masalahnya nilai ini lebih rendah dari kebutuhan investasi yang diperkirakan Kementerian Perhubungan, sekitar Rp 35 triliun – Rp 40 triliun. Wismana mengatakan kekurangannya bisa ditutupi oleh negara atau skema pembiayaan lain.
(Baca: Jokowi Kaji Dana Jepang untuk Bangun Pelabuhan Patimban Rp 40 T)
Menurut Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Kennedy Simanjuntak batasan maksimal utang untuk proyek tersebut masih bisa berubah. Dia masih akan membicarakan besaran batas maksimalnya dengan Kepala Bappenas yang baru, yakni Mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
Seperti diketahui, pembiayaan untuk pembangunan pelabuhan pengganti proyek Cilamaya ini belum masuk dalam buku Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri (DRPLN) 2015-2019. Artinya pemerintah terlebih dahulu harus merevisi dokumen yang dikenal dengan bluebook ini.
Bappenas sempat menyatakan bahwa revisi bluebook sudah hampir final dan akan diterbitkan dalam waktu dekat. Namun, seiring dengan perombakan kabinet beberapa hari lalu, Bappenas belum bisa memastikan kapan revisinya akan diterbitkan.
"Jadi kalau bicara kapan (revisi bluebook), kami bicarakan dengan menterinya dulu," ujar Kennedy. (Baca: Usulan Jonan, Pemerintah Bahas Utang Jepang untuk Pelabuhan Patimban)
Setelah revisinya terbit, studi kelayakan proyek Pelabuhan Patimban bisa dilakukan. Kemudian prosesnya akan dilanjutkan dengan pembuatan desain rekayasa yang lebih rinci atau Detail Engineering Design (DED).
Kementerian Perhubungan menargetkan penandatanganan perjanjian dengan pihak Jepang bisa dilakukan tahun ini. Sehingga pembangunan proyek Petimban bisa dilakukan tahun depan dan selesai pengerjannya pada 2019.
Pada pembangunan tahap awal ini Pelabuhan Patimban bisa menampung 1,5 juta unit kontainer setara 20 kaki (TEUs). Kapasitasnya akan ditambah menjadi 7,5 juta TEUs pada 2037.
Terkait dengan pembiayaan proyek ini, pihak Jepang sudah menyatakan minatnya untuk berinvestasi. Jepang siap memberikan pinjaman yang berbentuk Special Terms for Economic Partnership (STEP) dengan bunga berkisar 0,1 persen.
(Baca: Bappenas: Hanya Jepang yang Tertarik Biayai Pelabuhan Patimban)