Meski demikian, Basuki belum bisa menjelaskan secara rinci untuk apa saja alokasi anggaran tersebut. Dia hanya mengatakan pengajuan saat ini hanya pagunya saja, sementara programnya akan diajukan berikutnya.
Di luar pengajuan anggaran yang lebih besar dari tahun ini, Basuki masih berharap ada dukungan dana lain untuk penyediaan lahan proyek-proyek infrastruktur yang akan dikerjakan. Anggarannya berasal dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Dia berharap tahun depan LMAN bisa mendapat anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk pembebasan lahan. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan alokasi yang didapat pada APBN-P 2016, yakni sebesar Rp 4 triliun. (Baca: Pembatalan PMN BLU Lahan Akan Ganggu Proyek Infrastruktur)
Sementara Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan pengajuan anggaran tahun depan adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia. "Kami tetap prioritaskan konektifitas di wilayah Timur," ujarnya.
Menurutnya, untuk tahun depan, Direktorat Jenderal Perkerataapian membutuhkan anggaran paling besar, mencapai Rp 18,5 triliun. Sedangkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meminta dana Rp 12,1 triliun. Angka-angka ini, kata Jonan, telah mencakup pembanguna proyek kontrak tahun jamak senilai Rp 13,1 triliun.