"Saya juga perlu menekankan bahwa kebijakan pembangunan kelautan tidak hanya bagus di atas kertas, namun harus betul-betul memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan nelayan, kesejahteraan rakyat kita," ujarnya. (Baca: Kontraktor Migas Akan Wajib Gunakan Kapal FPSO Buatan Lokal)
Terkait dengan hasil rapat ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan ada tujuh komponen kebijakan yang akan dirumuskan pemerintah. Pertama, dengan membangun budaya maritim, agar masyarakat Indonesia bisa mencintai lautnya.
“Karena negara yang kuat di laut, punya pengaruh besar di dunia,” kata Rizal.
Kedua, pemanfaatan sumber daya laut yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Ketiga, membangun tata ruang dan lingkungan laut yang baik, agar potensi kelautan bisa terjaga lestari dan bermanfaat untuk masa mendatang. (Baca: Tim Pembangunan Pelabuhan Patimban Segera Terbentuk)
Keempat, membangun infrastruktur dan konektivitas antar pulau dengan program Tol Laut. Program ini penting untuk meningkatkan integrasi dan konektivitas antar wilayah, sehingga bisa mengurangi biaya logistik. Kelima, membangun pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi kemaritiman.
Keenam, menggalakkan diplomasi maritim. Ketujuh, memperkuat keamanan maritim. “Presiden meminta betul-betul ada kerjasama pihak-pihak yang mengatur keamanan maritim agar penyelundupan di Indonesia bisa berkurang,” ujarnya. (Baca: Tutup Konvensi IPA, Investor Didorong Eksplorasi di Laut Dalam)
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan saat ini kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor kelautan sudah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan di sektor ini. Nilai tukar petani (NTP) perikanan yang menunjukkan indikator kesejahteraan nelayan sudah mengalami peningkatan. Dari 102 pada pemerintahan sebelumnya, menjadi 110 saat ini.
"Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan hasil tangkapan ikan nelayan juga sudah meningkat," kata Susi. (Baca: Akhir Kisah Viking di Tangan Menteri Susi)
