Ditugasi Jokowi Garap Tol, HK Minta Modal Rp 12,7 Triliun

KATADATA - PT. Hutama Karya meminta Penyertaan Modal Negara hingga Rp 12,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 mendatang. Corporate Secretary Hutama Karya Sigit Roesanto mengatakan tambahan modal ini dibutuhkan setelah mendapatkan penugasan khusus dari Presiden Joko Widodo untuk menggarap delapan ruas tol Trans Sumatera sesuai Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015.

Dalam Perpres tersebut, HK diperintahkan merampungkan delapan ruas tol Trans Sumatera hingga 2019. Kedelapan ruas tersebut yaitu Medan - Binjai, Palembang - Indralaya, Pekanbaru - Dumai, dan Bakauheni - Terbanggi Besar. Lalu ada ruas Pematang Panggang - Kayu Agung, Palembang - Tanjung Api-api, dan Kisaran - Tebing Tinggi.

Sigit mengatakan total kebutuhan dalam membangun infrastruktur darat tersebut mencapai Rp 82,5 triliun hingga 2019. Melihat kebutuhan dana yang sangat besar ini, HK kemudian meminta tambahan modal untuk mensukseskan pembangunan Trans Sumatera. (Baca juga: Dengan Rp 14 Triliun, Jasa Marga Akan Bereskan Empat Ruas Tol Ini).

Sebenarnya, dalam APBN 2016, perusahaan telah mengajukan PMN sebesar Rp 3 triliun. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat menunda usulan tersebut. Ketika Perpres keluar, perseroan menghitung ulang kebutuhan dananya dan menemukan angka Rp 12,7 triliun yang diajukan masuk dalam APBNP 2016. “Karena ada penekanan bahwa tanpa PMN tidak akan selesai,” kata Sigit ketika berbincang dengan Katadata di kantornya, Selasa semalam, 24 November 2015.

Dari total kebutuhan Rp 82,5 triliun tersebut, sebesar Rp 52,8 triliun bersumber dari PMN, Rp 20 triliun akan mengandalkan pinjaman perbankan maupun pinjaman luar negeri, dan sisanya, Rp 9,6 triliun, menggunakan dana pinjaman lembaga keuangan semodel PT. Sarana Multi Infrastruktur. “Tahun depan kami sudah dapat Rp 1,6 triliun dari SMI dari rencana Rp 4,5 triliun,” ujarnya. (Baca pula: Tol Bandung Terganjal Lahan, Ridwan Kamil Minta Bantuan Rizal Ramli).

Rencananya, HK akan mengajukan PMN lebih besar lagi pada 2017, yakni mencapai Rp 27,4 triliun. Walau suntikan tersebut terasa cukup besar, Sigit menyatakan langkah ini mesti dilakukan. Berpayung hukum Perpres 117 tersebut, dia optimistis DPR tidak akan menolaknya. Namun bila Dewan tak menerima, dia akan lapor Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk mencari jalan keluar.

Alasan pemakaian PMN dipicu oleh perhitungan keekonomian dari pembangunan infrastruktur tersebut. Menurut Sigit, seluruh ruas Trans Sumatera sebenarnya tidak layak dibangun secara finansial. Sebab, rata-rata volume lalu lintas harian di delapan ruas tersebut hanya enam sampai tujuh ribu kendaraan. “Padahal, syarat feasible-nya suatu tol itu minimal lalu lintas per harinya mencapai 25 ribu kendaraan,” ujarnya.

Soal pembebasan lahan yang kerap bermasalah, Sigit mengatakan HK menyerahkannya kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Perusahaan lebih berfokus kepada pengerjaan fisik Trans Sumatera. Hingga saat ini, semua konstruksi tiga ruas tol, yakni Medan - Binjai, Bakaueni - Terbanggi Besar, serta Palembang – Indralaya, dikerjakan oleh HK. Adapaun penggarapan ruas Bakauheni - Terbanggi Besar melibatkan Waskita Karya, PTPP, Adhi Karya, dan Wijaya Karya sebagai kontraktor per seksi.

Sekadar informasi, rapat paripurna DPR telah menyetujui pengesahan APBN 2016 tanpa memasukkan anggaran PMN sebesar Rp 40,4 triliun kepada 26 BUMN. Dewan beralasan kebutuhan PMN tersebut terlalu besar dan belum dibutuhkan saat ini. (Baca: Dengan Rp 14 Triliun, Jasa Marga Akan Bereskan Empat Ruas Tol Ini).

Berdasarkan draf RAPBN 2016, penerima PMN terbesar tahun depan diperuntukan bagi PT Perusahaan Listrik Negara sejumlah Rp 10 triliun. Lalu, dari 26 perusahaan pelat merah lain yang memperoleh dana negara ini, tiga BUMN merupakan perusahaan publik yang tercatat di bursa saham. Ketiganya ialah PT Wijaya Karya mendapat Rp 4 triliun, PT PP Rp 2,25 triliun, dan Jasa Marga Rp 1,25 triliun. HK sendiri termasuk BUMN yang meminta suntikan sebesar Rp 3 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan ruas Tol Sumatera yang akan terhambat pengerjaannya dengan penundaan PMN adalah ruas Pekanbaru–Kandis – Dumai. “Kalau tidak (dapat PMN) mungkin ruas ini yang akan terganggu pekerjaannya,” kata Basuki beberapa minggu lalu.

Karenanya, dia berharap agar Hutama Karya bisa mendapat PMN tahun depan. Upaya ini akan dilakukan lewat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 pada kuartal pertama 2016. Jika tidak mendapat PMN, pengerjaan sebagian ruas Tol Sumatera tersebut bisa terbengkalai.