Kisruh Kedelai, Kemendag Klaim Stok untuk Produsen Tempe Mencukupi

Kisruh kelangkaan kedelai yang menyebabkan harganya melonjak serta membuat tahu dan tempe menghilang di pasar sempat ramai beberapa waktu lalu. Kementerian Perdagangan memastikan saat ini stok kedelai saat ini mencukupi untuk kebuhan bahan baku pengrajin tahu dan tempeuntuk kembali berproduksi. 

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Syailendra mengatakan, stok kedelai cukup hingga beberapa waktu mendatang. Untuk bulan ini, setidaknya sudah tersedia sekitar 250.000 ton kedelai impor. Sehingga, jika ada 16 hingga  200 pengrajin tempe memerlukan bahan baku kedelai untuk berproduksi, dia memastikan stoknya cukup.

“Setiap bulan akan ada 250.000 ton kedelai yang masuk. Kami menyiapkan agar stok tetap tersedia, sehingga pengrajin dapat terus berproduksi,” ujar dia kepada Katadata.co.id, Rabu (6/1). 

Menurutnya, harga kedelai global saat ini sedang naik. Sedangkan 80% kebutuhan bahan baku kedelai pengrajin tahu tempe berasal dari impor. Sehingga jika harga dunia naik, hal ini pasti ikut mempengaruhi bahan baku dalam negeri.

Data The Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukkan, harga rata-rata kedelai pada Desember 2020 sebesar US$ 461 per ton, naik  6% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat US$ 435 per ton.

Pemicu utama naiknya harga kedelai dikarenakan adanya lonjakan permintaan kedelai dari Tiongkok kepada Amerika Serikat selaku eksportir kedelai terbesar di dunia. Pada Desember 2020 permintaan kedelai Negeri Panda naik dua kali lipat, menjadi 30 juta ton dari yang semula hanya 15 juta ton.

Untuk mengantisipasi lonjakan harga dan memastikan ketersediaan kedelai, Syailendra mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan), Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) dan asosiasi kedelai.

“Koordinasi terus kami lakukan. Saya kira ini bukan lagi menjadi isu besar, karena tahu tempe sudah ada di pasaran,” ujarnya.

Di sisi lain, kelangkaan kedelai yang terjadi tiba-tiba membuat Bareskrim Polri melalui Satgas Pangan menelusuri dugaan penimbunan kedelai oleh importir. 

"Polri merespons kelangkaan kedelai di pasar, apabila ditemukan ada dugaan pidana maka Satgas Pangan akan melakukan penegakan hukum," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono dikutip dari Antara, Rabu (6/1).

Argo menyatakan, Satgas Pangan sudah mengecek ke gudang-gudang importir kedelai pada Selasa (5/1), di antaranya gudang yang berada di Bekasi milik PT Segitiga Agro Mandiri. Perusahaan itu bergerak di bidang impor kedelai eks Amerika Serikat (AS) ini memiliki kapasitas antara 6.000 ton hingga 7.000 ton per bulan.

"Kedelai impor tersebut selain untuk industri tahu dan tempe, kualitas II  dipergunakan untuk proses pakan ternak dan proses pembuatan minyak kedelai serta produk turunan lainnya," ujar Argo.

Komoditas ini pun perusahaan didistribusikan ke industri pengrajin tahu tempe di sekitar  Jabodetabek dan Bandung, Jawa Barat, dengan jumlah 250-300 ton per hari. Adapun stok tersisa di gudang saat ini dilaporkan sebanyak 2.500 ton.

Kedelai tersebut disalurkan melalui distributor dengan harga saat ini Rp8.600 per kg atau ada kenaikan sekitar Rp1.000 sejak pertengahan Desember 2020.

"Berdasaran informasi staf perusahaan, kenaikan harga disebabkan harga beli di negara asal terjadi kenaikan dari sebelumnya Rp6.800 menjadi Rp8.300 per kilogram," katanya. 

Selain itu, sejak pertengahan Oktober-Desember 2020, kapal pengangkut dengan tujuan langsung ke Indonesia sangat jarang. Sehingga importir terpaksa menggunakan angkutan kapal tujuan Singapura dan sering terjadi keterlambatan dikarenakan menunggu konekting ke Indonesia. Alhasil, ada keterlambatan antara 2 hingga 3 minggu. 

Bareskrim dan Satgas Pangan juga melakukan pengecekan kedua ke PT FKS Mitra Agro di Pasar Kemis Pasir Jaya Cikupa Tangerang. Dari pemeriksaan itu diketahui pada 31 Desember 2020, kedelai masuk sebanyak 533,29 ton dan sudah didistribusikan sebanyak 79 ton. Sehingga ada sisa stok per 31 Desember 2020 sebanyak 474,29 ton.

Selanjutnya di PT Sungai Budi di Daan Mogot, Tangerang, Banten, ditemukan pada 4 Januari 2021, kedelai masuk sebanyak 400 ton dan sebanyak 300 ton sudah siap didistribusikan ke konsumen sehingga sisa stok saat ini per 5 Januari 2021 ada sebanyak 100 ton.

Rapor Merah Awal Tahun 

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati menyatakan, kenaikan harga kedelai menjadi rapor merah di awal tahun 2021. Di tengah wabah Covid-19 juga resesi ekonomi, naiknya harga kedelai menjadi masalah baru di tahun ini.

Ketua DPP PKS bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyebut, Indonesia merupakan negara agraris, namun disayangkan sektor pertanian tidak berkembang.

Menurutnya,  hal itu disebabkan kebijakan pangan nasional tidak berdasarkan pada data yang kuat dan mengikat seluruh pemangku kepentingan.

Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah ke depan harus serius meningkatkan produksi kedelai lokal dan mengendalikan impor.  Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi pemerintah untuk mengoptimalkan kedelai dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani kedelai.

“Petani kedelai sempat terlibas oleh kebijakan pasar bebas pada 1995. Awalnya produksi lokal bisa memenuhi 70% - 75% kebutuhan kedelai dalam negeri. Namun, saat ini justru 70% - 75% dipenuhi oleh impor,” kata dia dikutip dari keterangan pers, Rabu (6/1).

Selain kebijakan impor, pemerintah pun kesulitan menggenjot produksi kedelai dalam negeri. Kementerian Pertanian sebelumnya menargetkan produksi kedelai pada 2019 mencapai 2,8 juta ton, untuk memenuhi kebutuhan domestik yang mencapai 4,4 juta ton.

Namun, pada Oktober 2019 produksi kedelai hanya mampu mencapai 480.000 ton atau 16,4% dari target. Demikian pula pada 2018,  yang mana target awal produksi kedelai berkisar 2,2 juta ton. Namun, realisasinya hanya terpenuhi 982.598 ton.

Anis pun menyoroti optimalisasi penggunaan dana desa. Menurutnya, ini perlu dievaluasi lantaran program yang diselenggarakan dari dana desa seharusnya memiliki daya ungkit untuk membangkitkan ekonomi pedesaan.

Desa menurutnya bisa diberdayakan untuk program ketahanan pangan, salah satunya untuk pengembangan kedelai lokal. Hal ini berkaca pada 1992 dimana Indonesia pernah  swasembada kedelai. Saat itu produksi dari petani kedelai Indonesia pun mencapai 1,8 juta ton per tahun.

Pemerintah juga perlu memperbaiki tata niaga kebutuhan pangan dan meningkatkan kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait. "Kenaikan kedelai salah satu dari masalah yang sebenarnya merupakan kejadian berulang. Ini perlu diantisipasi untuk bahan lokal lain seperti beras, telur, daging dan lainnya,” kata Anis.

Kendati demikian, ia pun meminta pemerintah menindak tegas pihak yang terbukti praktik penimbunan. Kemendag harus mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bila menemukan pihak yang terbukti melanggar aturan.

Menurutnya, sanksi ini menjadi pelajaran bagi pelaku spekulan agar tidak melakukan aksi penimbunan, karena menyebabkan harga menjadi tidak wajar.

Sementara Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy menyatakan, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah guna mencegah kembali terjadinya lonjakan harga kedelai impor. 

Pertama dengan mengoptimalkan koordinasi pemerintah dengan asosiasi pengusaha kedelai guna memastikan ketersediaan stok di lapangan, serta mendeteksi lebih awal bila terjadi sinyal kenaikan harga.

Selain itu itu,  pemerintah perlu mencari diversifikasi negara importir selain Amerika. Menurutnya, langkah ini dinilai untuk menjaga stabilitas pasokan kedelai di dalam negeri.

“Ini patut diperhatikan oleh pemerintah. Terlebih Indonesia masih bergantung pada impor kedelai, karena masalah produktivitas kedelai dalam negeri belum bisa mencukupi kebutuhan konsumsi yang besar,” ujar Yusuf.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Amerika Serikat (AS) merupakan importir kedelai terbesar Indonesia. Pada 2019, impor komoditas ini mencapai 2,51 juta ton diikuti Kanada sebanyak 128 ribu ton dan Malaysia sekitar 8 ribu ton.