Jokowi Terbitkan Perpres Cadangan Pangan, Dorong Serapan Beras Bulog

ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/rwa.
Seorang buruh angkut melakukan bongkar muat beras di Gudang Bulog Cisaranten Kidul Sub Divre Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/10/2022).
Penulis: Andi M. Arief
Editor: Tia Dwitiani Komalasari
31/10/2022, 17.47 WIB

Presiden Joko Widodo menerbitkan  Peraturan Presiden atau Perpres No. 125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah atau CPP. Dengan adanya aturan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, optimistis cadangan beras pemerintah dapat mencapai dari 1 juta ton pada akhir 2022. 

Airlangga mengatakan, beleid tersebut membuat Perum Bulog memiliki keleluasaan dalam menyerap beras rakyat menjadi CPP. Berdasarkan Perpres No. 125/2022 Pasal 7 ayat 4, Bulog diberikan fleksibilitas harga pembelian dengan jangka waktu tertentu.

"Dengan Perpres 125/2022, harusnya Bulog bisa menyerap beras untuk CBP lebih besar. Kita lihat saja kapan realisasinya," kata Airlangga di Kompleks Istana Merdeka, Senin (31/10).

Selain memberikan fleksibilitas, Perpres No. 125/2022 juga menjamin Bulog mendapatkan kompensasi jika harga jual beras kepada rakyat nantinya lebih rendah dibandingkan harga beli ke petani.

Baca Juga

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso atau Buwas, menargetkan dapat menjadikan CBP sebanyak 1,2 juta ton pada Desember 2022. Buwas menilai target tersebut akan bergantung pada batasan harga pembelian gabah yang akan ditetapkan oleh Menteri Airlangga.

Saat ini, harga beli gabah kering pecah atau GKP dari petani oleh Bulog adalah Rp 4.450 per kilogram (Kg). Sementara itu, harga gabah kering penggilingan atau GKG di penggilingan adalah Rp 5.550 per Kg. Ketentuan tersebut diatur dalam Surat Badan Pangan Nasional atau NFA No. 145/KS/03.03/K/9/2022 dan berlaku hingga 30 November 2022.

Harga pembelian tersebut telah naik dari sebelumnya senilai Rp 4.200 per Kg untuk GKP dan Rp 5.300 per Kg untuk GKG. Harga tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag No. 24/2020

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya tidak akan mengubah status quo. Menurutnya, kondisi saat ini sangat menguntungkan bagi petani padi lantaran harganya yang sangat bagus. Syahrul menyampaikan Kementerian Pertanian baru akan melakukan intervensi saat harga yang dinikmati petani mulai susut.

"Sekarang harga cukup bagus, Mentan harus diam dong," kata Syahrul.

Baca Juga

 Namun demikian, Syahrul menargetkan dapat mendukung target penyerapan CBP menjadi 1 juta ton pada minggu depan atau awal November 2022. Sebagai informasi, volume CBP pada akhir September 2022 adalah sekitar 791.000 ton.

Artinya, Syahrul harus menyediakan sekitar 30.000 ton selama 7 hari ke depan untuk mencapai target tersebut. Syahrul menyampaikan strategi pasokan beras tersebut akan dia lakukan mulai hari ini, Senin (31/10).

Optimisme tersebut datang dari periode panen gadu yang terjadi pada Agustus-Oktober 2022. Syahrul mencatat volume panen gadu pada tahun ini mencapai lebih dari 13 juta ton.

Selain itu, Syahrul mengatakan masih ada 10 provinsi yang masih melakukan panen padi sampai hari ini. "Menurut data standing crop yang kami miliki, 10 provinsi tersebut termasuk Sumatra Utara dan sebagian di Pulau Jawa," kata Syahrul.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi Indonesia mencapai 54,42 juta ton GKG pada 2021. Jika dikonversi menjadi beras, total produksi GKG tersebut kira-kira setara dengan 31,36 juta ton beras. Angka ini menyusut 0,45% dari produksi tahun sebelumnya yang seberat 31,5 juta ton.

Reporter: Andi M. Arief