Buat Jaga-jaga, Kemendag Sudah Siapkan Komitmen Impor Beras

ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Calon pembeli melihat berbagai jenis beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jatinegara, Jakarta, Senin (7/11/2022). Data Badan Pusat Statisik menyebutkan harga beras sepanjang bulan Oktober 2022 masih melanjutkan tren kenaikan, di mana harga beras di penggilingan naik 1,86 persen secara bulanan dan 10,73 persen secara tahunan, di tingkat grosir naik 1,62 persen secara bulanan dan 5,59 persen secara tahunan dan di tingkat eceran naik 3,52 persen secara tahunan dan 1,13 persen secara bulanan.
Penulis: Nadya Zahira
Editor: Tia Dwitiani Komalasari
21/11/2022, 17.31 WIB

Kementerian Perdagangan atau Kemendag menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan bahwa Indonesia akan impor beras. Namun demikian, Indonesia sudah memiliki komitmen perdagangan dengan negara ASEAN khususnya Thailand dan Vietnam jika membutuhkan impor beras.

"Jadi kita di negara ASEAN nih ada semacam komitmen kerja sama saling membantu, just incase kita punya kebutuhan, mereka tidak kaget. Jadi itu saja sebetulnya," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Didi Sumedi, di kantor Kementerian Perdagangan, Senin (21/11).

Dia mengatakan, komitmen perdagangan tersebut hanya untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu Indonesia kekurangan stok beras. Namun demikian, keputusan impor beras harus melalui perhitungan Badan Pangan Nasional.

"Ancang-ancangnya belum ya, artinya persiapan sudah kita lakukan kan, kita enggak suka yang sifatnya dadakanlah ya, pokoknya semua sudah terancang secara baik. Sewaktu-waktu kalo dibutuhkan, ya kita sudah siap," ujarnya.

Baca Juga

Bulog usul impor beras

Menanggapi adanya usulan Bulog untuk impor beras, Didi mengatakan bahwa hal itu sudah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas atau Rakortas. Namun, dia memastikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan impor beras. 

"Mengusulkan boleh ya, untuk standby position aja sih menurut saya. Kan tahun-tahun sebelumnya pengusulan juga terjadi dan tidak ada masalah," ujar Didi. 

Menurut Didi, keputusan impor beras bersifat kondisional. Namun demikian, keputusan impor tersebut harus dilakukan dengan cermat karena membutuhkan waktu persiapan satu hingga dua bulan.

Didi menuturkan, proses untuk melakukan impor beras juga terbilang tidak mudah. Sebab stok beras di beberapa negara pengimpor beras juga tidak selalu tersedia.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, menyarankan pemerintah untuk melakukan imor beras untuk meningkatkan cadangan beras pemerintah. Cadangan beras pemerintah atau CBP di gudang Bulog saat ini hanya 651 ribu ton, jauh di bawah angka ideal sebesar 1,2 juta ton.

Pria yang kerap disapa Buwas tersebut mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat mengambil langkah alternatif untuk memenuhi stok CBP yang menipis. Dengan demikian, Bulog bisa menjalankan tugasnya dalam pengendalian ketersediaan dan harga pangan.

"Karena kalau kita terlambat, di satu sisi kita sudah tahu tidak mungkin dalam waktu dekat bisa menyerap dalam jumlah besar. Karena barangnya selain tidak ada, harganya juga tidak memungkinkan," kata Budi Waseso dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (16/11), seperti dikutip dari Antara.

Baca Juga

Harga beras terus naik

Sementara itu, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat rata-rata harga beras kualitas super I secara nasional mencapai Rp 13.650 per kg, Senin (21/11). Harga beras kualitas medium I mencapai Rp 12.350 per kg, dan beras kualitas bawah I mencapai Rp 11.200 per kg.  

Sedangkan untuk rata-rata harga beras termahal jatuh kepada Kalimantan Tengah mencapai Rp 15.700 per kg. Serta untuk rata-rata harga beras termurah jatuh kepada Sulawesi Barat Rp 9.900 per kg. 

Harga beras bulan ini juga naik tipis dibandingkan bulan lalu yang hanya mencapai Rp 12.200. Kenaikan harga beras tahun ini mulai terjadi pada Agustus dimana harganya mencapai Rp 11.850 per kg, atau naik dibandingkan Juli seharga Rp 11.750 per kg.

Reporter: Nadya Zahira