Data PHK Versi Pemerintah Beda dengan Pengusaha, Tak Sampai 900 Ribu
Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker mencatat total pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK sepanjang 2022 adalah 12.000 orang. Data pemerintah ini berbeda dengan yang disampaikan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo.
Apindo menyampaikan jumlah PHK tenaga kerja mencapai 919.071 orang. Mereka menghitung berdasarkan jumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan yang mencairkan Jaminan Hari Tua atau JHT periode Januari-November 2022.
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengatakan tidak semua klaim JHT sebagai korban PHK. "Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan dari pemerintah daerah, jumlah PHK masih 12.000 orang," kata Ida di Istana Merdeka, Senin (26/12).
Pemerintah memantau proses PHK melalui beberapa tahapan seperti penetapan tenaga kerja yang akan di-PHK, masa tunggu pekerja sebelum PHK, dan mediasi antara tenaga kerja dan pemberi kerja.
Dari laporan dari pemerintah daerah, mayoritas PHK terjadi pada dua industri yakni garmen dan alas kaki. "Yang sudah kami pantau adalah industri garmen dan alas kaki. Kami terus verifikasi ke lapangan," kata Ida.
Adapun Apindo melaporkan PHK terhadap 919.071 pekerja terutama dari industri mulai tekstil dan produk tekstil, sepatu atau alas kaki, dan furniture.
Ida mengatakan belum mendapatkan laporan PHK dari industri furnitur. "Kalau industri furnitur belum ada data," kata dia.
Sebelumnya, Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kemenperin Merrijanti Pungguan P. mencatat pada pelaku industri hanya mempekerjakan tenaga kerjannya setiap dua minggu sekali. Adapun, tenaga kerja yang dirumahkan hanya mendapatkan pendapatan sebesar 50% dari upah penuhnya.
Pelaku industri melakukan efisiensi dengan mengurangi biaya upah tenaga kerja sebesar 25% per bulan. Selain itu, telah ada perusahaan furnitur yang melaporkan untuk melakukan PHK.
"Satu perusahaan sudah ada yang melaporkan rencana pelepasan tenaga kerja pada kuartal IV-2022. Tapi saya belum mengkonfirmasi apakah hal tersebut sudah dilakukan atau belum," kata Merrijanti kepada Katadata.co.id, Jumat (23/12).
Merrijanti mengatakan Kemenperin telah menyiapkan dua strategi untuk mengubah kondisi tersebut.
Pertama, perluasan pasar ke pasar non tradisional, seperti India, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Merrijanti mengatakan pasar-pasar tersebut dipilih lantaran memiliki potensi besar dan dapat menyerap produk yang biasa dikirimkan ke Amerika Serikat dan Eropa.
"Model furnitur akan berbeda sesuai dengan preferensi kostumer, tapi asosiasi furnitur sudah ikut pameran bulan lalu di India. Menurut mereka, pasa India sangat potensial karena kostumer yang berpenghasilan tinggi cukup banyak di sana," ujar Merrijanti.
Kedua, peningkatan kontribusi pasar domestik. Seperti diketahui, pasar domestik hanya menyerap 10% dari produk industri furnitur lokal. Namun Merrijanti menilai angka tersebut akan naik dengan adanya imbauan presiden terkait peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PPDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Merrijanti menyampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah menargetkan porsi serapan pasar domestik harus naik dari 10% pada 2023. Namun Merrijanti belum dapat memberikan target tersebut.
"Ada target untuk menaikkan tapi tetap realistis. Saya lupa kisaran yang ditargetkan, tapi kita tetap berusaha mencapai target pertumbuhan industri yang sudah ditetapkan," kata Merrijanti.