Strategi Berkelanjutan RI Menjawab Tantangan Pengembangan Sawit

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) mencatat, upaya pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia terus dibayangi sejumlah kendala. Beberapa tantangan yang digarisbawahi khususnya soal produktivitas.

Direktur Utama BPDP-KS Eddy Abdurrachman menyatakan, produktivitas kelapa sawit terbilang rendah. Produktivitas CPO rata-rata 3,6 ton per hektare (Ha) per tahun.

“(Angka itu) dengan potensi enam hingga delapan ton per Ha per tahun,” katanya dikutip dari keterangan resmi BPDP-KS, Rabu (4/10).

Optimalisasi produktivitas kelapa sawit ditempuh melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program ini dinilai berhasil mendorong pendapatan dan kesejahteraan petani kecil.

Tercatat, dana replanting yang sudah disalurkan sebesar Rp8,1 triliun untuk lebih dari 295.000 Ha area, serta lebih dari 130.000 petani kecil. Saat ini terdapat sekitar 2 juta Ha lahan perkebunan yang potensial untuk PSR.

BPDP-KS menyebutkan, Kabupaten Musi Banyuasin di Sumatera Selatan adalah daerah yang sudah menikmati hasil PSR. Per 13 Oktober 2017, terdapat 40.000 Ha luasan lahan kelapa sawit di kabupaten ini, mencakup 1,800 petani.

PSR merupakan salah satu program strategis nasional sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan sawit swadaya. Rata-rata produktivitas kini sebesar 18-20 ton per Ha per tahun, umur tanaman di atas 25 tahun.

Jumlah rupiah yang diterima setiap petani PSR mencapai Rp4 juta per bulan. Nilai ini terkait dengan produktivitas kebun kelapa sawit PSR yang sudah berumur tanam lima tahun, menghasilkan 22-23 ton TBS per Ha per tahun.

Pelaksanaan PSR sebetulnya bukan tanpa tantangan. Mengutip Katadata.co.id, Madani Berkelanjutan sempat mengidentifikasi sejumlah hambatan di dalam realisasi PSR.

Beberapa di antaranya, yaitu soal lahan kebun yang belum bersertifikat, lahan kebun terindikasi masuk kawasan hutan, serta tumpang tindih lahan dengan HGU. Ditambah, petani sulit mengakses pendanaan dan alokasi dana dari BPDP-KS yang dinilai masih minim.

Guna mengatasi berbagai hambatan yang ada, pemerintah berupaya mempercepat realisasi PSR, misalnya dengan menambah mekanisme pengajuan PSR melalui kemitraan. Selain itu, persyaratan teknis pun dipermudah, UKMK sawit diperkuat, dilakukan pembinaan kelembagaan petani serta mempercepat pencairan dana.

Eddy menuturkan, keberhasilan program PSR bisa menjamin keberlangsungan pasokan minyak sawit hingga siklus produksi berikutnya, dalam 25-30 tahun ke depan. Tapi PSR sebetulnya tak sebatas soal optimalisasi produktivitas kelapa sawit saja.

“Urgensi PSR ini untuk menjamin prinsip keberlanjutan, peserta program PSR wajib mendapatkan sertifikasi ISPO pada panen pertama,” ucapnya.

Pemerintah pun terus berupaya memperkuat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Hal ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan sawit berkelanjutan, meningkatkan daya saing, serta mendukung upaya penurunan emisi.

Penguatan ISPO ditetapkan melalui Perpres No. 44/2020 dan Permentan No. 38/2020. Perusahaan dan pekebun mandiri wajib bersertifikat ISPO pada 2025.

Pencapaian sertifikasi ini per 2021 sebanyak 755, mayoritas pemilik sertifikasi adalah pekebun swasta berjumlah 668. Perkebunan negara sebanyak 67 sertifikasi, dan perkebunan swadaya baru sektiar 20 sertifikasi.

Eddy menjelaskan, selain ISPO RI juga memiliki sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan yaitu Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). Keduanya berjalan dan terus meningkat setiap tahun, baik volume minyak maupun luas area perkebunannya.

Saat ini, minyak sawit merupakan minyak nabati pertama dan satu-satunya di dunia yang memiliki sistem tata kelola dan sertifikasi minyak nabati berkelanjutan. Tercatat, dari total 75,5 juta MT minyak sawit, yang sudah tersertifikasi berkelanjutan sebanyak 18,9 juta MT.