Demokrasi Hong Kong dalam Ancaman UU Keamanan dan UU Lagu Kebangsaan
Apa Isi UU Keamanan Nasional Hong Kong?
Undang-undang itu menyebut segala bentuk pelemahan atau meremehkan otoritas Beijing merupakan suatu tindak pidana. Termasuk di dalamnya adalah tindakan orang yang melakukan pemisahan diri dari negara tersebut, subversi, terorisme, dan pihak asing yang mengganggu Hong Kong.
Salah satu yang membuat banyak orang khawatir adalah pasal yang mengizinkan Tiongkok mendirikan badan keamanannya sendiri di Hong Kong untuk pertama kalinya. Semua aturan ini akan berlaku dalam hitungan bulan.
(Baca: Parlemen Tiongkok Setujui UU Keamanan, AS Sebut Hong Kong Tak Otonom)
Apa Tujuan UU Nasional Keamanan Hong Kong?
Ketika Hong Kong kembali ke tangan Tiongkok dari Inggris pada 1997, terdapat perjanjian unik di antara ketiganya. Kota itu berdiri di bawah hukum dasar dengan prinsip satu negara, tapi dua sistem.
Tak seperti kota di daratan Cina, Hong Kong memiliki kebebasan berkumpul dan berbicara, peradilan yang independen, dan hak demokratis lainnya. Di bawah perjanjian yang sama juga sebenarnya ada pasal yang mengharuskan Hong Kong membuat hukum keamanan sendiri.
Pemerintah sempat mencoba melakukannya pada 2003 tapi batal diterapkan karena mengundang protes. Tahun lalu kejadian yang sama pun berulang. Demonstrasi besar-besaran terjadi selama berbulan-bulan karena menolak undang-undang ekstradisi yang dikeluarkan pemerintah setempat. Tiongkok tak mau melihat hal itu terulang lagi.
(Baca: Balas Trump, Tiongkok Minta BUMN Setop Impor Babi-Kedelai dari AS)
Mengapa Hong Kong Khawatir dengan UU Keamanan Nasional?
Semua masyarakat bakal kehilangan kebebasan dan demokrasi. Orang yang mengkritik Beijing dapat dihukum berat, seperti yang terjadi di daratan Tiongkok. Banyak yang khawatir sistem peradilan Hong Kong akan berubah menjadi otoriter.
“Hampir semua persidangan yang melibatkan keamanan nasional dilakukan secara tertutup. Tidak pernah jelas apa tuduhan dan buktinya. Istilah kemanan nasional sangat samar sehingga mencakup hampir semua hal,” kata Profesor Johanne Chan dari University of Hong Kong, dikutip dari BBC.
(Baca: Dampak Trump Cabut Status Khusus Hong Kong Bagi Ekonomi AS & Tiongkok)