59 Perusahaan Tiongkok Masuk Daftar Hitam Investasi Biden
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memasukkan 59 perusahaan asal Tiongkok, termasuk di antaranya Huawei Technologies Co., dan tiga perusahaan telekomunikasi terbesar Negeri Panda, ke dalam daftar hitam investasi.
Perusahaan atau investor AS dilarang menanamkan modalnya ke 59 perusahaan tersebut dan diminta untuk menarik seluruh modalnya paling lambat satu tahun setelah perintah eksekutif (executive order) ini berlaku pada 2 Agustus 2021.
“Departemen keuangan akan menegakkan larangan membeli dan menjual sekuritas di 59 perusahaan ini dan memperbarui daftar perusahaan yang sebelumnya dirilis departemen pertahanan,” kata seorang pejabat pemerintahan Biden, seperti dikutip Reuters, Jumat (4/6).
Perintah eksekutif Biden ini merupakan kelanjutan kebijakan yang diterapkan Presiden AS sebelumnya, Donald Trump. Perusahaan yang masuk daftar hitam ini diduga terkait dengan sektor pertahanan dan intelijen Tiongkok.
Dalam perintah eksekutif tersebut Biden melarang investasi AS untuk mendukung kompleks industri militer Tiongkok, serta program penelitian dan pengembangan militer, intelijen, dan keamanan.
"Selain itu, saya menemukan bahwa pengembangan teknologi pengawasan Tiongkok digunakan untuk memfasilitasi penindasan atau pelanggaran hak asasi manusia yang serius di luar Tiongkok sebagai ancaman yang tidak biasa dan luar biasa," kata Biden.
Banyak perusahaan dalam daftar hitam Biden yang sudah ada sebelumnya pada pemerintahan Trump, termasuk perusahaan telekomunikasi terbesar Tiongkok: China Mobile Communications Group Co., China Unicom Ltd., dan China Telecommunications Corp.
Perusahaan pertahanan Tiongkok juga masuk ke daftar tersebut, di antaranya raksasa militer Aviation Industry Corp. of China Ltd., China North Industries Group Corp., China Aerospace Science and Industry Corp.Ltd., dan China Shipbuilding Industry Co.
Di daftar tersebut juga termasuk Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., perusahaan pengembang kamera pengintai dan teknologi pengenalan wajah yang membantu otoritas Tiongkok meluncurkan inisiatif “kota aman” di Xinjiang, di mana etnis Uighur mengalami penindasan.
Selain itu ada sejumlah perusahaan yang sebelumnya tidak masuk dalam daftar hitam Trump seperti Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co., Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co., dan Semiconductor Manufacturing International Corp. yang merupakan pemain kunci industri cip.
Seorang pejabat senior pemerintahan Biden lainnya mengatakan bahwa daftar ini memperluas cakupan perintah awal pemerintah Trump yang dianggap dirancang dengan ceroboh dan akhirnya digugat oleh perusahaan yang masuk dalam daftar hitam, yakni Xiaomi.
Xiaomi pun memenangkan gugatan tersebut. Pengadilan AS pun memerintahkan agar Xiaomi dikeluarkan dari daftar hitam investasi atas dugaan keterkaitan dengan industri pertahanan dan intelijen Tiongkok.
Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya Biden yang lebih luas untuk melawan Tiongkok dan memperkuat investasi domestik dan daya saing ekonomi Amerika, di tengah hubungan yang memburuk dengan Tiongkok.
Koordinator kebijakan Indo-Pasifik Biden, Kurt Campbell mengatakan bahwa periode hubungan kemitraan AS dengan Tiongkok telah berakhir. “Paradigma hubungan bilateral ke depan (dengan Tiongkok) adalah persaingan,” ujarnya.