RI Berpotensi Rugi Rp 57 Triliun jika Ekspor Tembaga Freeport Disetop

Biro Pers Sekretariat Presiden / Laily Rachev
Rombongan Presiden Joko Widodo meninjau Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika.
14/4/2023, 20.11 WIB

Keputusan itu merupakan timbal balik atas capaian pembangunan fasilitas pengolahan atau smelter tembaga baru milik Freeport yang mencapai 54,5% sampai akhir Januari 2023.

Torehan pembangunan smelter yang didirikan di kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik tersebut lebih baik dari target yang ditetapkan sebesar 52,9%.

Direktur Utama Freeport Indonesia, Tony Wenas, permohonan ekspor konsentrat tembaga sebanyak 2,3 juta ton sudah diajukan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Kementerian ESDM tahun ini.

"Atas dasar progres tersebut, kami telah mendapatkan rekomendasi ekspor dari Kementerian ESDM untuk jumlah sesuai dengan RKAB yaitu 2,3 juta ton, namun dengan jangka waktu sampai dengan Juni 2023," kata Tony saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR pada Senin (27/3).

Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan pemerintah tak akan memberikan relaksasi berupa perpanjangan masa durasi pemberlakukan kuota ekspor 2,3 juta konsentrat tembaga untuk Freeport sampai akhir tahun.

Arifin mengatakan, fasilitas izin ekspor dipatok maksimal hingga Juni 2023, mengikuti regulasi larangan ekspor mineral mentah secara serempak sebagaimana diatur di dalam UU Minerba tahun 2020.

Hal tersebut sekaligus menanggapi pernyataan MIND ID yang menyampaikan bahwa Freeport masih belum siap untuk menyetop ekspor konsentrat tembaga pada pertengahan tahun ini untuk mendukung program hilirisasi pemerintah lantaran pembangunan smelter Gresik molor imbas Pandemi Covid-19.

"Sebetulnya gak perlu relaksasi, itu akan kami selesaikan dalam prosesnya,” kata Arifin saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM pada Jumat (31/3).

Halaman:
Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu