Tak Diajak Bahas Pemindahan Ibu kota, DPR Kritik Pemerintah

Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
DKI Jakarta. DPR kaget dan kritik pemerintah tak karena tak diajak bahas ibu kota baru.
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
22/8/2019, 18.50 WIB

(Baca: Di Hadapan DPR, Jokowi Minta Izin Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan)

Sofyan Djalil sebelumnya menyatakan meski sudah menunjuk provinsi Kaltim, namun belum ada keputusan lokasi  ibu kota baru secara spesifik. Dia menjelaskan, untuk kantor pemerintahan utama membutuhkan lahan 3 ribu hektare, seperti pembangunan kantor presiden, kantor para menteri, serta gedung parlemen.

"Di Kalimantan Timur, tapi lokasi spesifiknya yang belum," kata Sofyan di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8).

(Baca: Isu Ibu Kota di Kalimantan Timur, Bappenas: Tunggu Pengumuman Presiden)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya sudah meminta izin pemindahan ibu kota dari Jawa ke Kalimantan kepada anggota dewan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerataan dan keadilan ekonomi, dalam rangka visi Indonesia Maju.

"Saya memohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pekan lalu.
Halaman:
Reporter: Antara