Pemerintah Tunggu Keterlibatan KPK Sebelum Setujui PoD Blok Masela

ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bilang penandatanganan persetujuan rencana pengembangan Blok Masela bisa dilaksanakan pada pekan ini.
Penulis: Verda Nano Setiawan
Editor: Febrina Ratna Iskana
2/7/2019, 14.37 WIB

Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meminta KPK mengawasi pengembangan Blok Masela. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pengawasan yang diminta oleh SKK Migas terkait biaya pengembangan.

Sebab, proyek tersebut masih menggunakan kontrak bagi hasil (PSC) cost recovery. Artinya, bagi hasil memperhitungkan biaya pengembangan yang harus diganti pemerintah.

"Yang crucial kan biaya pengembangannya, karena jadi cost recovery, ada procurement barang dan jasa. Padahal kalau development cost irit atau hemat, ujungnya kan bagian pemerintah lebih banyak," ujar Pahala pekan lalu.

Estimasi biaya investasi Blok Masela memang cukup tingggi, berkisar US$ 18-20 miliar. Ini karena pengembangan Blok Masela menggunakan skema kilang LNG di darat dengan kapasitas produksi LNG sebesar 9,5 juta ton per tahun (MTPA) dan gas pipa sebesar 150 mmscfd. 

(Baca: Persetujuan PoD Blok Masela Mundur, Jadwal Produksi Bisa Terganggu)

Halaman:
Reporter: Verda Nano Setiawan