Jatam Soroti Oligarki Tambang di Sekitar Jokowi-Prabowo

Oligarki pengusaha tambang di sekeliling pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dikhawatirkan membuat isu lingkungan hidup terpinggirkan.
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Hari Widowati
11/2/2019, 17.47 WIB

Selain itu, dalam catatan Jatam ada juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang terkait PT Emas Mineral Murni serta Oesman Sapta Oedang yang memiliki PT Karimun Granite di Karimun. Lalu, ada juga nama Andi Syamsudin Arsyad alias Haji Isam pemilik Johnlin Group.

(Baca: Soal Laporan Coalruption, Luhut: Silakan Tindak Kalau Saya Salah)

Nama Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam bisnis batu bara dan emas juga terafiliasi dalam Kalla Arebama yang merupakan bagian Kalla Group. Begitu juga Hary Tanoesoedibjo lewat PT Nuansacipta Coal Investment, mantan Bendahara TKN Jusuf Hamka yang pernah menjadi Komisaris Independen PT Indocement Tbk, hingga Aburizal Bakrie lewat beberapa perusahaan.

Sedangkan di kubu paslon 02, Jatam mencatat ada Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang merupakan Ketua Umum Partai Berkarya. Kemudian, pengusaha minyak dan gas (migas) Maher Al-Gadrie yang memimpin Korel Group hingga adik Prabowo yakni Hasjim Djojohadikusumo yang sempat memiliki tambang PT Batu Hitam Perkasa.

Ada juga tiga mantan pejabat di lingkaran 02 terkait pertambangan. Dari catatan Jatam, yang pertama adalah Sudirman Said yang mengevaluasi penerbitan izin usaha pertambangan minerba. Kedua adalah mantan Kepala Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan yang istrinya memiliki usaha pengerukan baru bara di Berau. Berikutnya adakah Zulkifli Hasan yang mengeluarkan penurunan status kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi terbatas sebagai awal aktivitas Bumi Suksesindo.

"Pertanyaannya, pemilu nanti untuk siapa karena bagi keselamatan rakyat tidak ada manfaatnya," kata dia merujuk bisnis energi kotor para pengusaha tersebut. (Baca juga: Elit Politik Dua Kubu Capres di Pusaran Bisnis Batu Bara)

Ketua Bidang Jaringan dan Kampanye Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Yogiawan mengatakan, perizinan terintegrasi satu pintu yang diberlakukan pemerintah juga seolah memberi lampu hijau bagi pertambangan. Apalagi, analisis mengenai dampak lingkungan juga menjadi komitmen saja. "Jadi diterjang perizinan yang semakin memuluskan ini," kata dia.

Halaman:
Reporter: Ameidyo Daud Nasution