Janji Prabowo Naikkan Gaji untuk Berantas Korupsi Dinilai Bukan Solusi

Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2019, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, menjanjikan kenaikan gaji aparatur pemerintah atau birokrasi untuk memberantas korupsi. Namun, Indonesia Budget Center, organisasi nirlaba yang fokus menyorot politik anggaran negara, menilai cara ini bukan solusi.

"Jadi, saya kira kalau mau dari akar maka penghasilan bukan akar (masalah korupsi). Tapi, ini komponen pendukung dalam membangun stabilitas nasional," kata Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam kepada Katadata.co.id, Jumat (18/1).

Menurutnya, akar permasalahan lebih menyangkut belum terbangunnya kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas pejabat publik, partai politik, maupun sistem politik. Pengaderan aparatur negara juga belum konsisten. (Baca juga: Disinggung Soal Caleg Koruptor, Prabowo Subianto Naik Pitam) 

Selain itu, belum tersedia pula pelayanan publik yang dapat mengakomodir pengaduan masyarakat secara tuntas. "Di Indonesia sudah ada upaya membangun ini tetapi tidak berjalan secara konsisten," ujar Roy.

Sistem pengaduan yang ada sekarang baru menjangkau masyarakat yang melek teknologi informasi. Tapi, sekalipun publik melayangkan pengaduan tetap saja keluhan mereka tidak ditindaklanjuti.

Kendala lain salah satunya karena antarlembaga belum terintegrasi. Padahal, imbuh Roy, setiap tahun negara mengalokasikan Rp 4 triliun per tahun untuk membiayai layanan pengaduan masyarakat.