Mal ini berupaya untuk mensinergikan berbagai layanan umum yang ada. “Sehingga layanan dapat cepat dan berhasil, berdaya guna yang baik,” kata Kalla. Sehingga terdapat suatu pemerintahan yang baik, cepat, dan bersih.”
(Baca juga: KPK Soroti 2.357 Koruptor Masih Berstatus PNS)
Tak hanya itu, Kalla juga menyebutkan pemerintah melakukan berbagai moratorium untuk mengefisienkan urusan birokrasi. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersifat administratif, pembangunan kantor, dan pemekaran daerah. Pemerintah pun melakukan tindakan keras untuk mengurangi jalur-jalur birokrasi di Indonesia.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan keberhasilan birokrasi juga bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat mulai memberikan berbagai penghargaan bagi para pemerintah daerah yang melakukan inovasi pelayanan publik.
Menurut Tjahjo, hal ini dapat memotivasi mereka untuk memperbaiki pelayanan umumnya. Efek lanjutnya, keberhasilan ini akan memacu investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta menekan angka pengangguran dan kemiskinan. “Mempercepat reformasi birokrasi untuk memperkuat otonomi daerah,” kata Tjahjo.