Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan unek-uneknya selama menjalankan tugasnya sebagai menteri. Sebagai pengusaha dirinya sempat merasa frustrasi ketika menjalani karir di dalam birokrasi.
Sistem birokrasi yang begitu besar, membuatnya sulit melakukan perbaikan dan perubahan. Belum lagi banyak alur birokrasi yang dirasa sangat berliku seperti cabang labirin. Dia bahkan sempat melihat langsung betapa sulitnya alur birokrasi dalam pemerintah.
(Baca Ekonografik: Upaya Menteri Susi Perangi Pencurian Ikan)
Salah satu contohnya adalah ketika dia ingin mengetahui berapa jumlah izin kapal asing di Indonesia. Ternyata diperlukan waktu lebih dari setahun untuk mengetahui secara total jumlah izin kapal asing. Upaya pembenahan birokrasi yang dilakukannya pun berjalan lambat.
“Susahnya sama seperti mencabut gigi kerbau,” kata Susi saat berbincang dengan awak media di rumah dinasnya, Jakarta, Kamis (7/4).
(Baca: Tujuh Perusahaan di Telunjuk Susi)
Dia sempat marah besar ketika mengetahui bahwa biaya yang harus dikeluarkan pengusaha untuk mendapatkan sertifikat dalam pembuatan kapal dari PT Biro Klasifikasi Indonesia. Harga untuk selembar kertas ini mencapai Rp 30 juta. Menurut Susi biaya ini lebih mahal dibandingkan kapal penangkap ikan nelayan. Namun, dia memastikan hal ini sudah dibenahi.
Susi menyatakan kementeriannya akan tetap terus bekerja keras, berbenah agar bisa lebih maju. Dia mengakui perbaikan yang dilakukan selama ini masih belum sempurna. Namun, dia merasa terbantu dengan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam melakukan pembenahan di pemerintah.
(Baca: Jokowi Jengkel Aparat Pemerintah Lebih Sibuk Urus SPJ)