BPK Temukan Indikasi Masalah dalam Belanja Anggaran Covid-19

Pemerintah menganggarkan dana hingga ratusan triliun untuk penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Sebagian dana tersebut merupakan hasil refocusing anggaran yang semula direncanakan untuk program lain.

Kepala Badan Pengawas Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengidentifikasi masalah yang muncul dalam pelaksanaan refocusing anggaran. Di antaranya, indikasi kontraksi atas pengeluaran pemerintah.

Sedangkan, di masa pandemi ini, anggaran belanja pemerintah seharusnya digenjot untuk menahan laju perlambatan ekonomi. "Apakah terdapat masalah tata kelola anggaran, atau masalah kapasitas fiskal yang dikelola pemerintah? Semua bisa dijawab melalui pemeriksaan," kata Agung dalam kick off meeting Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Pandemi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/9).

Menurutnya, pengaturan belanja menjadi kompleks lantaran banyak otoritas yang terlibat. Selain itu pada program jaring pengaman sosial, ada permasalahan tata kelola akibat data yang tidak andal, kurangnya transparansi pendataan di daerah, hingga ragam bantuan sosial yang variatif. Beragam program tersebut diusung oleh kementerian atau lembaga yang berbeda sehingga berisiko tumpang tindih.

Oleh karenanya, BPK perlu mengambil langkah terkait risiko yang berpotensi timbul saat terjadi krisis. Data empiris menunjukkan, krisis dapat menjadi sasaran empuk bagi penumpang gelap untuk melakukan kecurangan, mencari celah dalam regulasi, dan menyalahgunakan kekuasaan dalam situasi darurat.

Agung menambahkan, pihaknya telah mengumpulkan data dan informasi terkait objek pemeriksaan. Selanjutnya, BPK akan melakukan beberapa kajian mendalam terkait tujuan dan program pemeriksaan tersebut.

Selain itu, prosedur pemeriksaan juga didesain untuk kondisi kedaruratan. Meski begitu, BPK akan menyampaikan perkembangan pemeriksaan tersebut kepada Presiden Joko Widodo setiap bulan.

"Kami mendukung pemeriksaan untuk dilakukan segera untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan menemukan solusi dalam tangani krisis," kata Presiden Jokowi.

Menurutnya, sikap ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah, lembaga, BUMN, BUMD, TNI, hingga Polri terhadap pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan efektif.

Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, pandemi Covid-19 memaksa seluruh pihak untuk melakukan langkah luar biasa dalam menghadapi krisis kesehatan dan perekonomian. Oleh karenanya, pemerintah harus bergerak cepat dalam mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah pandemi hingga mengadakan alat kesehatan dan obat-obatan.

Seluruh upaya tersebut dilakukan dengan prosedur yang cepat dan sederhana untuk menyelamatkan masyarakat. "Keselamatan masyarakat lebih utama dari prosedur yang berbelit," ujar dia.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sejumlah bantuan sosial, seperti sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga subsidi gaji kepada karyawan. Hal ini dilakukan agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan.

Dalam menjalankan program tersebut, Jokowi meminta seluruh jajarannya untuk menerapkan akuntabilitas, transparansi, dan inovasi. Para bawahannya juga diajak untuk mencari cara terbaik dalam memulihkan kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Sebagaimana diketahui, pemerintah mengalokasikan dana Rp 695,2 triliun pada program pemulihan ekonomi nasional. Total biaya penanganan Covid-19 tersebut terdiri dari biaya kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, bantuan UMKM Rp 123,46 triliun, pembiaayan korporasi Rp 53,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga & pemda Rp 106,11 triliun.