Sementara itu, untuk mewujudkan birokrasi bebas korupsi dibutuhkan berbagai upaya kedepannya dan kerja sama dengan berbagai pihak secara konsisten.
“Keterlibatan para stakeholders dan para pihak terkait merupakan kunci sukses pembangunan ZI-WBK di instansi Bea Cukai,” ujar Heru.
Lebih detail, Heru memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan Ditjen Bea Cukai terkait penegakan integritas d iantaranya, yaitu penertiban impor, cukai, dan ekspor berisiko tinggi (PICE-BT) dengan prinsip ‘Legal itu mudah, ilegal itu susah’, penguatan kolaborasi pengawasan oleh pihak eksternal (BPK dan KPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk upaya pencegahan KKN dan investigasi bersama terhadap indikasi tindakan pegawai yang menyimpang, penerapan teknologi informasi (TI) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Salah satunya kolaborasi TI National Logistics Ecosystem (NLE) yang diharapkan dapat meningkatkan validitas dan akuntabilitas data kepabeanan. Selain itu, sinergi penegakan hukum termasuk pertukaran data juga dilakukan instansi dalam negeri maupun internasional.
“Upaya internal juga kami senantiasa lakukan untuk meningkatkan integritas pegawai, seperti penyempurnaan kode etik, pemantauan integritas dan gaya hidup,” kata Heru. Alert system perilaku petugas pemeriksan abrang dan dokumen, serta juga secara rutin memberikan penghargaan kepada pegawai berprestas, ujar Heru menambahkan.
Sebagai aparatur sipil negara, Heru menekankan kepada seluruh anggotanya bahwa bekerja bukan hanya mencari nafkah, tetapi juga merupakan pengabdian dan ibadah.
“Prinsip ini yang melandasi semangat anggota Bea Cukai dalam menjalankan tugas dan menghadapi hambatan bahkan ancaman, serta menjadikan individu Bea Cukai yang berintegritas dan senantiasa bekerja secara maksimal,” kata Heru.