Pemerintah terus berupaya mempercepat program vaksinasi untuk mencapai herd immunity atau imunitas kelompok. Namun, pemerintah tidak bisa sendirian dalam melaksanakan program vaksinasi.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah memerlukan bantuan dari sejumlah pengambil keputusan termasuk pihak swasta untuk bisa mempercepat program vaksinasi.
“Untuk selesaikan masalah pandemi ini tidak bisa dilakukan pemerintah secara eksklusif tetapi harus inklusif. Tidak bisa vaskinasi hanya dilakukan oleh pemerintah saja tapi juga seluruh masyarakat harus membangun gerakan bersama. Seluruh social capital yang ada di masyarakat harus dioptimalkan,” kata Budi dalam keterangan pers secara virtual, Sabtu (20/2/2021).
Salah satu cara yang akan ditempuh adalah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) terkait vaksin mandiri atau gotong-royong. Kata Budi, pemerintah akan membuka peluang pihak swasta untuk melakukan vaksin mandiri namun dengan sejumlah prinsip yang dibuat oleh pemerintah.
Prinsip pertama, kata Budi, vaksin mandiri tidak serta-merta menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan vaksin gratis. Pada prinsipnya, vaksin diberikan gratis kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena itu pemerintah menjalin kerja sama dengan sejumlah stakeholder dan juga swasta untuk mempercepat vaksinasi.
“Sampai sekarang belum ada bukti ilmiah yang pasti berapa lama vaksin ini bisa memberikan kekebalan tubuh. Semaki cepat proses vaksinasi akan semakin baik, jangan sampai kekebalan tubuh sudah selesai dan vaksin belum. Makin cepat (vaksinasi) akan semakin baik,”” jelas Budi.
Masyarakat dapat mencegah penyebaran virus corona dengan menerapkan 3M, yaitu: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sekaligus menjauhi kerumunan. Klik di sini untuk info selengkapnya.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #cucitangan