Pemerintah tengah bersiap membangun Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo mengatakan, anggaran pembangunan kawasan inti Ibu Kota Negara (IKN) seluruhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala Negara memperhitungkan, 20% dari kebutuhan biaya pembangunan IKN secara keseluruhan berasal dari APBN. Sementara, 80% kebutuhan biaya akan dipenuhi dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Public Private Partnership (PPP), serta investasi langsung dari investor.
"Untuk kawasan inti yang di situ ada Istana dan gedung-gedung kementerian memang itu semua (anggaran)nya dari APBN," kata Jokowi dalam peresmian Tower Nasdem di Jakarta, Selasa (22/2).
Sebagai informasi, biaya pembangunan ibu kota baru diperkirakan mencapai Rp 466 triliun dengan dana dari APBN kurang dari 20%. Penggunaan uang negara bisa secara langsung maupun dengan skema pengelolaan aset negara dengan mekanisme PNBP-earmark. Sementara lebih dari 80% pembiayaan ibu kota baru akan melalui skema KPBU, investasi swasta, maupun BUMN dan BUMD.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan memastikan kehadiran negara untuk pembiayaan ibu kota baru akan fleksibel. Salah satunya melalui penugasan kepada BUMN dengan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, pelibatan keuangan negara juga dapat dilakukan melalui belanja modal Kementerian dan Lembaga (K/L). Pembangunan ibu kota baru juga dapat dilakukan melalui pembiayaan investasi dengan mendorong keikutsertaan BUMN.
"Kami mungkin support dengan sejumlah modal atau pinjaman untuk mereka (BUMN)," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam Rapat Dengan pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (25/1).
Kementerian Keuangan sebelumnya sempat mengusulkan pembiayaan dimasukkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. Namun, rencana ini banyak menuai kritik sehingga batal dilakukan.