Dianggap Gimmick, Peran Maudy Ayunda Sebagai Jubir G20 Tuai Kritik

instagram/maudyayunda
Maudy Ayunda
18/4/2022, 15.13 WIB

Peran Maudy Ayunda sebagai juru bicara pemerintah dalam Forum Presidensi G20 menuai kritik. Penunjukan bintang film Laskar Pelangi itu bahkan dinilai sekedar gimmick dan bukan sebagai fungsi strategis.

Peneliti politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Wasisto Raharjo, mengatakan penunjukan simbolis ini merupakan bagian dari upaya meredam kritik dari kaum muda terhadap isu-isu kritis, seperti pekerjaan dan pelayanan publik. Hal ini menambah daftar panjang kebijakan pemerintah yang condong memilih serangkaian selebriti, pendiri startup, dan anak-anak taipan untuk peran politik.

"Penjangkauan pemerintah condong ke kaum muda perkotaan yang istimewa - jenis milenial yang sesuai dengan ide yang ingin mereka promosikan - sambil meninggalkan mayoritas yang berpenghasilan menengah ke bawah dan tinggal di daerah pedesaan,"katanya seperti dikutip dari Bloomberg, Senin (18/4).

Dia mengatakan, pemerintah Presiden Joko Widodo berupaya merayu populasi muda yang memerangi pengangguran yang tinggi. Jumlah penduduk Indonesia sebanyak 273 juta orang dan lebih dari setengahnya berusai di bawah 35 tahun. Tahun lalu, tingkat pengangguran dan tidak mendapatkan pendidikan untuk usia 16-30 tahun berkisar 14 %. Angka ini menjadi pertanda buruk bagi Indonesia yang menargetkan jadi negara dengan ekonomi berpenghasilan tinggi pad 2045.

 Di saat yang sama, Indonesia berada di posisi yang sulit akibat konflik Rusia-Ukraina. Amerika Serikat dan negara sekutunya mengancam akan memboikot penyelenggaraan G20 jika dihadiri oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Namun saat konferensi pers pertamanya Kamis (31/3), Maudy yang tidak memiliki pengalaman diplomatik atau ekonomi tampak mengabaikan pertanyaan wartawan tentang kehadiran Putin. Penyelenggara mengatakan kepada wartawan untuk bertanya tentang kepribadiannya sebagai gantinya.

Maudy mengatakan, perannya sebagai tim juru bicara adalah untuk melaporkan hasil pertemuan G-20 yang relevan dengan Indonesia. Sementara masalah “sensitif” akan ditangani oleh perwakilan lain.

Sementara itu Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi, mengatakan bahwa Maudy Ayunda terpilih sebagai sosok yang dapat menjangkau masyarakat luas, khususnya generasi milenial dan Gen Z.

Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga, Irfan Wahyudi, mengatakan penunjukan Maudy masuk akal karena pendidikannya di luar negeri dan dorongan pemerintah untuk menciptakan panutan bagi kaum muda. Tetapi untuk G-20, negara membutuhkan perwakilan yang dapat berbicara tentang isu-isu global atas namanya.

 “Dalam hal ini, pemanfaatan anak muda akan dilihat sebagai gimmick, bukan sebagai fungsi strategis.”

Pada 2019, Jokowi, menunjuk tujuh milenial untuk menjadi Staf Khusus Kepresidenan. Mereka di antaranya Putri Tanjung anak dari taipan Chairul Tanjung dari CT Corp, pendiri start-up Adamas Belva Devara, dan Andi Taufan Garuda Putra. Staf khusus kepresidenan berhak menerima gaji bulanan sebesar Rp 51 juta.

Beberapa bulan kemudian, Andi Taufan Garuda Putra mengundurkan diri setelah menyalahgunakan kop surat resmi untuk mencari dukungan bagi kegiatan perusahaannya. Sementara Adamas Belva Devara mengundurkan diri setelah reaksi publik karena perusahaannya termasuk di antara mereka yang dipilih untuk menangani kontrak negara senilai US$1,4 miliar untuk program kartu pra kerja. .

Penunjukan staf khusus itu juga diragukan mendapatkan dukungan dari milenial Indonesia. Anak muda Indonesia prihatin dengan masalah ekonomi, termasuk akses ke pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan yang mendukung untuk memulai bisnis. Pekan lalu, ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk memprotes berbagai masalah, termasuk kenaikan harga makanan dan bahan bakar.

"Penunjukan ke lingkaran Presiden ini lebih kosmetik, tidak memberikan kekuatan signifikan kepada mereka untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan," kata Hasanuddin Ali, chief executive officer di firma riset Alvara Strategic.

 Dilihat dari kondisi perekonomian, Indonesia saat ini berada di urutan ke 16 dari 20 negara anggota G20. Ekonomi Indonesia menurut besaran Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai US$ 1,06 triliun pada 2020. 

Dalam rangka mendukung kampanye penyelenggaraan G20 di Indonesia, Katadata menyajikan beragam konten informatif terkait berbagai aktivitas dan agenda G20 hingga berpuncak pada KTT G20 November 2022 nanti. Simak rangkaian lengkapnya di sini.