Dianggap Gimmick, Peran Maudy Ayunda Sebagai Jubir G20 Tuai Kritik

Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga, Irfan Wahyudi, mengatakan penunjukan Maudy masuk akal karena pendidikannya di luar negeri dan dorongan pemerintah untuk menciptakan panutan bagi kaum muda. Tetapi untuk G-20, negara membutuhkan perwakilan yang dapat berbicara tentang isu-isu global atas namanya.

 “Dalam hal ini, pemanfaatan anak muda akan dilihat sebagai gimmick, bukan sebagai fungsi strategis.”

Pada 2019, Jokowi, menunjuk tujuh milenial untuk menjadi Staf Khusus Kepresidenan. Mereka di antaranya Putri Tanjung anak dari taipan Chairul Tanjung dari CT Corp, pendiri start-up Adamas Belva Devara, dan Andi Taufan Garuda Putra. Staf khusus kepresidenan berhak menerima gaji bulanan sebesar Rp 51 juta.

Beberapa bulan kemudian, Andi Taufan Garuda Putra mengundurkan diri setelah menyalahgunakan kop surat resmi untuk mencari dukungan bagi kegiatan perusahaannya. Sementara Adamas Belva Devara mengundurkan diri setelah reaksi publik karena perusahaannya termasuk di antara mereka yang dipilih untuk menangani kontrak negara senilai US$1,4 miliar untuk program kartu pra kerja. .

Penunjukan staf khusus itu juga diragukan mendapatkan dukungan dari milenial Indonesia. Anak muda Indonesia prihatin dengan masalah ekonomi, termasuk akses ke pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan yang mendukung untuk memulai bisnis. Pekan lalu, ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk memprotes berbagai masalah, termasuk kenaikan harga makanan dan bahan bakar.

"Penunjukan ke lingkaran Presiden ini lebih kosmetik, tidak memberikan kekuatan signifikan kepada mereka untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan," kata Hasanuddin Ali, chief executive officer di firma riset Alvara Strategic.

 Dilihat dari kondisi perekonomian, Indonesia saat ini berada di urutan ke 16 dari 20 negara anggota G20. Ekonomi Indonesia menurut besaran Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai US$ 1,06 triliun pada 2020.