Jokowi Keluhkan Besarnya Subsidi, Bandingkan Harga BBM dengan Amerika
Presiden Joko Widodo kembali menyinggung besarnya subsidi yang diberikan negara untuk menahan harga bahan bakar minyak (BBM) di Tanah Air. Ia membandingkan harga BBM di Indonesia yang saat ini jauh berbeda dengan sejumlah negara.
"Kita harus menyubsidi harga BBM, anggaran subsidi dari Rp 152 triliun melompat kepada Rp 502 triliun. Ini besar sekali," ujar Presiden saat menghadiri pembukaan Kongres Nasional ke-32 dan Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota ke-31 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Samarinda, Rabu (22/6), dikutip dari Antara.
Jokowi menjelaskan, dunia saat ini tidak berada pada posisi normal, karena penuh dengan ketidakpastian, sulit dikalkulasi, dan diprediksi.
"Kita belum sembuh dari Covid-19. Dua minggu yang lalu kita masih berada di angka 200-300 kasus harian, dalam 5 hari belakangan ini sudah naik lagi ke 1.200," ujar Jokowi.
Di saat pemulihan belum selesai, menurut dia, muncul perang Ukraina dengan Rusia yang semakin memicu kenaikan harga pangan dan energi di semua negara. Hal ini membuat banyak negara mengalami inflasi tinggi dan memicu situasi yang tak mudah, termasuk bagi Indonesia.
"Di sini, bensin Pertalite nggak naik dan masih 7.650, solar masih harga harga lama, elpiji juga masih harga lama. Hati-hati itu bukan harga keekonomian, bukan harga yang seharusnya, tapi harga yang sudah disubsidi," ujar Jokowi.
Jokowi pun membandingkan harga BBM di Indonesia dengan negara lain. Di Singapura dan Jerman, harga BBM dalam rupiah sudah mencapai Rp 31 ribu per liter, di Thailand Rp 20 ribu per liter dan di Amerika Rp 17 ribu per liter.
"Kita masih Rp 7.650. Dari mana harga ketemu ini? Ya tadi disubsidi. Tapi sampai kapan kita tahan? APBN kita, fiskal kita, kuat menahan ini? " kata JOkowi.
Sebelumnya, persoalan besarnya subsidi BBM juga ditekankan Presiden Jokowi dalam sambutan dan arahannya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional II PDI Perjuangan di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (21/6). Dalam Rakernas PDI Perjuangan itu Presiden Jokowi juga menekankan bahwa rakyat harus mendapat informasi terkait kondisi global yang sangat berat saat ini.