4 Alasan Demokrat Tolak Perppu Cipta Kerja Disahkan jadi Undang-undang

ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.
Pengunjuk rasa membentangkan spanduk saat berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Penulis: Ade Rosman
Editor: Ira Guslina Sufa
21/3/2023, 15.34 WIB

Poin kedua, ia mengatakan Perppu Cipta Kerja cacat secara konstitusi. Demokrat menilai pembahasan Perppu yang tidak memenuhi tata tertib dapat mencoreng konstitusi itu sendiri.

"Kami melihat tidak ada argumentasi yang rasional dari pemerintah terkait Penetapan kegentingan yang memaksa yang menjadi latar belakang hadirnya Perppu ini," kata Hinca.

Lalu poin ketiga, ia mengatakan Demokrat menilai Perppu Cipta Kerja bukanlah solusi dari ketidakpastian hukum dan ekonomi di Indonesia. Terlebih, kata Hinca, dengan munculnya penolakan dari beberapa pihak usai pengesahan Perppu tersebut.

"Janganlah kita menyelesaikan masalah dengan masalah," kata Hinca.

Ia mengatakan, Perppu Cipta Kerja merupakan gambaran bergesernya semangat pancasila ke arah ekonomi kapitalistik. Menurut dia, Demokrat menginginkan agar negara bisa menghadirkan relasi Tripartit yang harmonis, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dalam proses pembangunan. 

Selain Demokrat partai lain yang menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-undang adalah Partai Keadilan Sejahtera. Sebagai bentuk penolakan, PKS melakukan walkout dan tidak mengikuti proses pengesahan. Meski begitu pimpinan sidang yang dipegang Ketua DPR Puan Maharani tetap melanjutkan pengesahan dengan 7 fraksi menyatakan setuju. 
Halaman:
Reporter: Ade Rosman