MK Tolak Gugatan Warga Rempang Terkait Aturan Pengadaan Tanah

ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/Spt.
Sejumlah keturunan Suku Orang Darat yang bertahan hidup di Kampung Sungai Sadap, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Jumat (3/11/2023). Orang Darat merupakan kelompok suku asli di pulau tersebut yang juga terdampak rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City Pulau Rempang.
Penulis: Ade Rosman
Editor: Yuliawati
29/11/2023, 18.04 WIB

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materiil aturan pengadaan tanah yang diajukan oleh dua warga Rempang, Batam. Pemohon uji materi menggugat aturan pengadaan tanah  karena dianggap menjadi landasan pembangunan kawasan Rempang Eco City di Batam.

Dua pemohon, Indra Afgha Anjani dan Amrin Esarey, didampingi kuasa hukum dari Tim Hukum Gerakan Rakyat Selamatkan Rempang menggugat Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

MK menolak gugatan tersebut Mahkamah Konstitusi pada Rabu (29/11)."Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya," bunyi putusan yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo.

Dalam permohonannya, para pemohon menilai UU Nomor 2 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33 Ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

"Menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara keseluruhan," bunyi permohonan Indra, dilansir website MK.

Para pemohon mengatakan, penerapan UU Nomor 2 tahun 2012 sebagai dasar hukum pengadaan tanah untuk pembangunan di Rempang yang disertai penolakan warga ini diabaikan pemerintah.

Dalam permohonannya, Indra dan Amrin menganggap dengan diabaikannya rasa tak setuju warga itu menunjukkan adanya diskriminasi mengenai kepentingan pihak dalam proyek tersebut.

Relokasi warga Rempang sempat menuai protes dan konflik. Pemerintah menargetkan relokasi kelar pada akhir tahun karena ingin Xin Yi Group segera merealisasikan investasinya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan menjadwalkan realisasi investasi Xin Yi Group di Pulau Rempang dimulai pada awal 2024.

Luhut menyatakan pemindahan penduduk dari kawasan Rempang ditargetkan selambatnya selesai pada Februari 2024.

"Setelah itu groundbreaking realisasi investasi Xinyi Group. Bisa saja realisasi investasinya terjadi awal tahun depan," kata Luhut setelah Katadata Sustainability Action for The Future Economy Forum 2023, Selasa (26/9).

Luhut mengatakan, realisasi investasi tersebut tidak akan terburu-buru. Hal tersebut dinilai penting agar warga terdampak tidak mendapatkan ganti-rugi, tapi ganti-untung.


Reporter: Ade Rosman