Mahfud: Hak Angket Urusan DPR dan Parpol, Cawapres Tak Ada Kewenangan
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan bahwa hak angket merupakan urusan DPR dengan partai politik sehingga dirinya sebagai cawapres tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan hak angket tersebut.
Dia pun menyebut, bahwa hak angket itu tidak akan memengaruhi hasil Pemilu. Hak angket tersebut juga tidak akan mengubah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki jalur tersendiri.
Meski demikian, pengajuan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan Pemilu 2024 sangat diperbolehkan. Hal ini ditujukan terkait kebijakan dan kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu.
"Kalau bolehnya, sangat sangat boleh, ini kan sekarang, seakan disebarkan pembicaraan juru bicara - juru bicara untuk mengatakan angket itu tidak cocok, siapa bilang tidak cocok," kata Mahfud dikutip dari Antara, Minggu (25/2).
Mahfud menyebut, hak angket adalah hak DPR RI untuk melakukan pemeriksaan atau penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah berdasarkan sejumlah syarat-syarat tertentu yang telah diatur dalam konstitusi.
Dalam hal itu, tambah Mahfud, angket yang diberlakukan bukan untuk pemilu, tetapi terkait kebijakan yang berdasarkan kewenangan tertentu. Sebagai ahli hukum tata negara, Mahfud juga menegaskan bahwa hak angket boleh diberlakukan di parlemen.
Ganjar Yakin PDIP Dukung Hak Angket di DPR
Tak hanya Mahfud, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024.
Ganjar meyakini partai pengusungnya yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mendukung usulan hak angket tersebut. Sikap partai banteng bahkan telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
"Sekjen (Hasto) sudah menyampaikan kok. Kalau Sekjen itu, artinya sudah partai ya," kata Ganjar di Sekretariat Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres Ganjar-Mahfud (TKRPP) di Jakarta, Jumat (23/2).
Lebih jauh mantan Gubernur Jawa Tengah ini, menilai penggunaan hak angket merupakan hal yang lumrah dalam negara demokrasi. Ia menyebut hak angket sebagai cara terbaik dalam mengusut berbagai dugaan kecurangan Pemilu yang terlihat dari kekacauan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
Menurut Ganjar, hak angket tidak perlu dipersoalkan karena bertujuan untuk mengklarifikasi sebuah permasalahan sehingga dinilai sebagai tindakan yang baik.
"Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar. Jadi angket, menurut saya cara yang paling pas," ujar Ganjar.