Top News: Kejanggalan Ribuan Peserta Prakerja dan Dana Pensiun Seumur Hidup DPR

ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/Spt.
Warga mengakses laman situs prakerja di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Kamis (8/2/2024).
8/10/2024, 05.50 WIB

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja tahun 2023.

Menurut laporan hasil pemeriksaan, BPK mendapati 54.856 peserta tidak memenuhi syarat menerima program Kartu Prakerja. Mengindikasikan penyaluran bantuan tersebut tidak tepat sasaran.

Kemudian, pengawasan terhadap kehadiran peserta pelatihan online yang kurang efektif. Akibatnya, terdapat pembayaran sebesar Rp 10,46 miliar yang dinilai tidak layak karena tidak sesuai dengan realisasi kegiatan.

Temuan BPK terhadap pelaksanaan program Kartu Prakerja menjadi salah satu artikel Top News Katadata.co.id. Selain itu, ketahui juga deretan pernyataan kontroversial calon Gubernur Jakarta Dharma Pongrekun saat debat, serta wacana tunjangan dana pensiun seumur hidup untuk anggota DPR.

1. BPK Temukan 54 Ribu Peserta Kartu Prakerja Tak Penuhi Persyaratan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 54.856 peserta program kartu prakerja tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima. Sehingga, penetapan ribuan peserta tersebut tidak tepat sasaran.

BPK juga menemukan permasalahan pengendalian kehadiran peserta kelas pelatihan daring kurang memadai, sehingga mengakibatkan realisasi belanja lain-lain program kartu prakerja tahun 2023 tidak layak dibayarkan sebesar Rp 10,46 miliar.

Ini merupakan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) tahun 2023 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Bendahara Umum Negara (BUN) Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP).

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Ketua Komite Cipta Kerja agar memerintahkan Direktur Eksekutif MPPKP untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Hal ini berkaitan dengan integrasi sistem melalui penyelarasan Application Programming Interface (API) untuk pemutahiran data blacklist.

2. Deretan Pernyataan Kontroversial Dharma Pongrekun saat Debat, Singgung Covid-19

Bakal Calon Gubernur Jakarta nomor urut 02 Dharma Pongrekun mengeluarkan sejumlah pernyataan kontroversial saat debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta pada Minggu (6/10).

Dharma menyinggung soal asal Covid-19 hingga mempertanyakan tes polymerase chain reaction (PCR) untuk mendiagnosis penyakit ini. Dharma mengatakan pandemi adalah agenda asing untuk mengambil kedaulatan negara.

"Sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini," kata Dharma dalam debat sesi keempat yang digelar di JIExpo, Jakarta, Minggu (6/10).

Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ini melontarkan sejumlah pandangan untuk menjawab pertanyaan lawan debatnya yakni Ridwan Kamil. Ridwan bertanya kepada Dharma, apa yang akan dilakukan untuk mencegah pandemi jika waktu diulang lagi.

3. Sufmi Dasco akan Kaji Dana Pensiun Seumur Hidup untuk Anggota DPR

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya akan mengkaji tunjangan dana pensiun seumur hidup yang diberikan kepada para anggota DPR.

"Jadi memang masukan dari masyarakat itu sudah banyak dan memang kami akan kaji, kami anggap itu sebagai aspirasi dari masyarakat yang ditujukan kepada DPR," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/10).

Hal itu dia sampaikan saat merespons sorotan publik terkait dana pensiun anggota DPR yang diberikan seumur hidup meski hanya bekerja selama satu periode. Dia memastikan persoalan terkait dana pensiun anggota DPR akan dibahas dalam rapat pada masa persidangan yang akan datang.

"Jadi tidak hanya aspirasi mengenai pembangunan di daerah, tapi juga termasuk aspirasi tentang DPR sendiri, dan kami akan bawa ini dalam rapat masa sidang yang akan datang," kata dia.

4. Beda Pandangan Sri Mulyani dan Ekonom Soal Penyebab Deflasi 5 Bulan Beruntun

Indonesia mencatatkan deflasi lima bulan beruntun sejak bulan Mei hingga September 2024. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan deflasi pada September 2024 mencapai 0,12% secara bulanan (mtm), atau lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,03%.

Meskipun deflasi terjadi lima bulan beruntun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati justru tidak khawatir dengan kondisi ini. Dia menilai deflasi pada periode tersebut masih menunjukan kinerja yang positif karena harga pangan menurun.

“Itu merupakan perkembangan yang positif,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (4/10).

Apalagi, sudah terjadi peningkatan inflasi yang dipengaruhi kenaikan harga pangan pada periode sebelumnya.

Sementara saat ini terjadi penurunan harga pangan hingga mengalami deflasi. Oleh karena itu, penurunan harga pangan sangat menentukan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok menengah bawah yang memiliki pengeluaran paling besar di makanan.

5. 4 Fakta Operasi Tangkap Tangan KPK di Kalsel, Seret Orang Kepercayaan Gubernur

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan. OTT berlangsung pada Minggu (6/10) malam terhadap penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Informasi mengenai operasi tangkap tangan itu mulanya dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Meski belum bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai identitas penyelenggara negara yang terjaring operasi tersebut, Nurul mengatakan pemeriksaan terus dilakukan.

"Kejelasannya tunggu lebih lanjut, kami masih memeriksa, setelah selesai akan kami update," ujar Nurul seperti dikutip, Senin (7/10).

Seiring dengan proses yang bergulir, KPK mengungkap sejumlah temuan berkaitan dengan OTT yang dilakukan.