DPR Minta Pemerintah Segera Merevisi Inpres HPP Gabah dan Beras

Katadata
Petani sedang memanen padi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah segera merevisi Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang pembelian harga gabah dan beras petani. Aturan itu menyebabkan penyerapan beras dan gabah Bulog tidak optimal.
Penulis: Michael Reily
Editor: Ekarina
7/11/2018, 20.30 WIB

Michael juga menilai, lambatnya revisi Inpres 5/2015  bisa menjadi pembenaran pemerintah untuk mengimpor beras. "Padahal, capaian Kementerian Pertanian sudah  sangat maksimal tetapi kementerian lembaga lain tak berkoordinasi dengan baik," ujarnya.

Karena itu, pemerintah seharusnya segera melakukan pembahasan di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tujuannya supaya daya beli Bulog lebih besar dan cadangan beras milik pemerintah dari dalam negeri lebih banyak.

(Baca : BPS: Harga Semua Jenis Beras Naik pada September 2018)

Koordinasi pemerintah yang tak berjalan baik, lanjut Michael, juga terjadi pada komoditas jagung. Alasannya, keputusan impor jagung sebanyak 100 ribu ton tak sejalan dengan capaian ekspor yang dilakukan Kementerian Pertanian.

Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, serapan dalam negeri Bulog per 31 Oktober 2018 sebesar 1,46 juta ton. Padahal, tahun 2017 lalu, hingga periode yang sama, serapan Bulog bisa mencapai 2,07 juta ton.

Halaman:
Reporter: Michael Reily