Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perusahaan maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menambah jadwal penerbangan dari dan ke Tasikmalaya melalui Bandara Wiriadinata, Tasikmalaya, Jawa Barat. Bandara itu resmi dibuka Presiden setelah rampung direvitalisasi pada Rabu (27/2).
Selain membangun terminal khusus penumpang, bandara baru Wiriadinata juga memperpanjang landasan pacu hingga mencapai 1.600 meter. Bandara Wiriadinata semula berfungsi sebatas pangkalan udara operasional TNI. Belakangan, bandara tersebut dibuka untuk penerbangan komersial.
(Baca: Jokowi Perintahkan Pengelolaan Lima Bandara Dilepas ke Swasta)
Ada pun, maskapai yang melayani penerbangan di bandara ini adalah Wings Air dengan jenis pesawat ATR. Rute penerbangan maskapai tersebut, yakni Tasikmalaya-Jakarta (Halim Perdanakusuma).
Pascarevitalisasi, Jokowi menginstruksikan Garuda Indonesia menambah jadwal penerbangan dari dan ke Tasikmalaya melalui Bandara Wiriadinata. "Nanti kami harapkan Maret ada tambahan flight lagi. Saya akan perintah lagi Garuda tambah satu (penerbangan)," kata Jokowi.
Rencananya maskapai Garuda Indonesia akan dibuat beberapa rute penerbangan menuju Bandara Wiriadinata. Selain Jakarta-Tasikmalaya, rute penerbangan dapat pula melewati Bandara Husein Sastranegara Bandung.
Hal ini sebagaimana usulan dari Ridwan Kamil kepada Jokowi. "Sesuai usulan Pak Gubernur, bisa saja yang satu lewat Bandung, Jakarta-Bandung-Tasik, Tasik-Bandung-Jakarta. Yang satu langsung. Mungkin itu," kata Jokowi.
(Baca: Diminta Kelola 7 Bandara Baru, Angkasa Pura Fokus 4 Bandara di 2018)
Jokowi menilai, antusiasme pasar akan cukup besar dengan ditambahkannya jadwal penerbangan dari Garuda Indonesia pada Bandara Wiriadinata. Kepala Negara juga berharap pengembangan Bandara Wiriadinata dapat memacu pertumbuhan pariwisata di Tasikmalaya dan sekitarnya.
Peresmian dilakukan Jokowi dengan menandatangani prasasti yang berada di terminal penumpang Bandara Wiriadinata. Saat peresmian, hadir pula Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.