Orderan Turun 50% Imbas Corona, Asosiasi Ojek Online Tolak Lockdown

Pandemi corona berdampak terhadap permintaan layanan ojek online, terutama setelah diberlakukannya kerja dari rumah alias work from home. Karena itu, Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) menolak kebijakan karantina wilayah atau lockdown.

Mereka khawatir kebijakan tersebut akan membuat permintaan layanan semakin turun. "Sejak belajar dan kerja dari rumah orderan anjlok sampai 50%. Khususnya pada jam sibuk dan malam hari," ujar Ketua Umum Garda Igun Wicaksono kepada Katadata.co.id, kemarin (19/3).

Rerata penurunan itu sebagian besar disampaikan oleh pengemudi ojek online di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). (Baca: Corona Mewabah, Gojek & Grab Beri Pengemudi Bantuan Keuangan & Masker)

Berdasarkan keluhan yang ia terima, penurunan terbesar yakni transportasi atau berbagi tumpangan (ride hailing). Sedangkan pesan-antar makanan (food delivery) seperti GoFood dan GrabFood meningkat, meski tidak signifikan. “Sekitar 10%,” katanya.

Karena itu, sebagian pengemudi ojek online memaksimalkan permintaan layanan pesan-antar makanan. Lagi pula, Gojek dan Grab sudah menerapkan pengantaran tanpa kontak guna menekan penyebaran virus corona.

Ia berharap pemerintah tidak menerapkan kebijakan lockdown. “Kalau akhirnya lockdown, kami berharap pemerintah memberi kesempatan untuk pengemudi ojek online mengambil order pesan-antar makanan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup,” kata dia.

(Baca: Siasat Gojek & Grab Cegah Penularan Corona Lewat GoFood & GrabFood)

Peningkatan permintaan layanan pesan-antar makanan itu juga sejalan dengan riset perusahaan pemasaran mobile AppsFlyer. Berdasarkan survei pada 1-31 Januari dan 1 Februari sampai 2 Maret, unduhan aplikasi makanan dan minuman (food and beverage/f&b) meningkat, sebagaimana tabel berikut:

Di satu sisi, Garda juga sudah memperingatkan rekan pengemudi ojek online terkait dampak lockdown. Asosiasi meminta pengemudi tidak panik dan mulai menyisihkan penghasilan guna mengantisipasi lockdown.

Selain itu, siapkan bahan makanan dan keperluan untuk menjaga kesehatan. Sebelumnya, Garda juga mengeluarkan protokol kesehatan bagi pengemudi ojek online.

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) juga menilai lockdown Jakarta buka kebijakan tepat dalam menangani penyebaran virus corona. Hal itu justru bisa menekan pertumbuhan ekonomi nasional 0,5%, dengan perhitungan lockdown dilakukan dua pekan.

(Baca: CSIS: Lockdown Buruk Bagi Ekonomi dan Tak Efektif Cegah Sebaran Corona)

Dalam artikelnya berjudul ‘Tepatkah Lockdown dalam Menghadapi Covid-19?’ yang dirilis Senin (16/3) lalu, Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri menyampaikan bahwa perekonomian Jakarta menyumbang sekitar 25% PDB nasional. “Juga menentukan lebih dari 60% perekonomian nasional,” kata Yose.

Namun, Pakar dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan lockdown daerah secara total belum bisa dilakukan karena berbagai faktor. Salah satunya, untuk menjaga kestabilan ekonomi.

"Tindakan lockdown belum diambil pemerintah karena berarti membatasi betul suatu wilayah atau daerah dan itu memiliki implikasi ekonomi, sosial, dan keamanan." kata Wiku dikutip dari Antara, Rabu (18/3).

(Baca: Gugus Tugas Covid-19 Sebut Lockdown Belum Memungkinkan)