Optimalkan Internet Saat Normal Baru, Kominfo Minta Tambahan Anggaran

Kementerian Komunikasi dan Informatikan (Kominfo) mengajukan tambahan anggaran untuk mendukung percepatan digitalisasi pada tahun depan. Salah satunya untuk mengoptimalkan layanan teknologi informasi dan telekomunikasi, termasuk internet saat normal baru (new normal).

Menteri Kominfo Johnny G Plate menyampaikan, butuh Rp 22,57 triliun untuk program digitalisasi nasional. Di satu sisi, ada penyesuaian postur anggaran (refocusing) pada tahun ini, yang berfokus pada penanganan pandemi corona.

Alhasil, ada kekurangan Rp 16,82 triliun untuk membiayai kebutuhan inisiatif baru. “Ada beberapa program ditunda ke tahun berikutnya (2021) karena refocusing imbas pandemi Covid-19,” kata Johnny saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (22/6).

(Baca: DPR Sebut Infrastruktur Digital Indonesia Belum Siap Hadapi New Normal)

Kementerian pun mengajukan anggaran belanja tambahan (ABT) Rp 2,33 Triliun. Anggaran ini mempercepat pembangunan infrastruktur digital seperti Base Transceiver Station (BTS), akses internet di wilayah non-komersial, dan persiapan pusat data nasional pada 2021.

Pada tahun depan, kementerian menyiapkan lima program prioritas. Di antaranya penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatannya, pengelolaan spektrum frekuensi, penataan pengelolaan pos dan informatika, serta komunikasi publik.

Selain itu, tambahan anggaran akan dipakai untuk operasional layanan publik dan dukungan sosialisasi Pilkada yang sebelumnya direncanakan pada 2020. (Baca: Sri Mulyani Sebut KPU Minta Tambahan Rp 4,77 T dari APBN untuk Pilkada)

Kementerian juga akan berfokus pada pembangunan infrastruktur digital di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).  Sebab, baru 70.670 dari total 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia yang sudah bisa mengakses layanan internet generasi keempat (4G).

Masih ada 12.548 desa dan kelurahan yang belum terlayani 100% 4G. Mayoritas atau sebanyak 9.113 di antaranya masuk 3T.

Komisi I DPR pun menilai infrastruktur digital Indonesia belum siap untuk mendukung produktivitas di tengah virus corona. Hal ini tecermin dari sebagian siswa di daerah yang kesulitan belajar dari rumah.

"Kualitas pendidikan tidak sama," kata Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Lodewijk F Paulus. (Baca: Pembukaan Sekolah dan Kampus di Jakarta Menanti Evaluasi Fase Transisi)

Ia mendorong Kominfo untuk mengoptimalkan infrastruktur digital, supaya bisa digunakan oleh seluruh warga, khususnya di wilayah 3T. “Maka, sekolah-sekolah saat normal baru bisa belajar lancar,” katanya.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra Yan Permenas. Politisi asal Provinsi Papua itu mengungkapkan, hanya satu dari 28 kabupaten yang masuk daerah konstituennya, yang bisa menyelenggarakan belajar online.

Sedangkan 27 kabupaten lainnya belum mendapat jaringan internet yang baik. “Kami berharap ada terobosan dari pemerintah untuk menyediakan infrastruktur digital ke wilayah 3T," kata Yan.

(Baca: 5 Sebab Teknologi Tak Maksimal Dukung Belajar dari Rumah Saat Pandemi)