McKinsey memperkirakan, Indonesia membutuhkan sembilan juta talenta digital pada 2030. Undang-undang atau UU Omnibus Law Cipta Kerja mengatur cara untuk memenuhi kebutuhan itu. Sedangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, regulasi ini membantu startup mengembangkan bisnis.
Ia mengatakan, UU yang diteken pada awal November itu (2/11) mempermudah perusahaan rintisan mengembangkan bisnisnya. “Regulasi rumit menjadi sederhana. Proses perizinan mudah dan transparan, terutama bagi startup," kata Jokowi dalam acara Google4ID, Rabu (18/11).
UU Omnibus Law juga mempermudah startup merekrut tenaga kerja asing. Dalam salinan berisi 1.187 halaman yang diterima oleh Katadata, ada beberapa perubahan aturan UU Ketenagakerjaan. Salah satunya Pasal 42 ayat 1, menjadi berbunyi, "setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan dari pemerintah pusat."
Sebelumnya, perusahaan harus memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Kemudian pada ayat 3 disebutkan, pemerintah menambahkan pihak yang bebas dari persyaratan sebagaimana tercantum di ayat 1. Sebelumnya, ini hanya berlaku bagi perwakilan negara asing yang menggunakan pekerja dari luar negeri sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.
Pada UU Omnibus Law, privilese itu berlaku juga untuk direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu. Selain itu, bagi pemegang saham dan tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, startup, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.
Jokowi tidak menyinggung perihal peran Omnibus Law dalam mengatasi defisit talenta digital. Ia justru mendorong perusahaan teknologi, termasuk Google untuk menggencarkan pelatihan.
“Tidak bisa hanya pemerintah. Perguruan tinggi dan swasta perlu meningkatkan literasi digital generasi muda agar menggunakan internet dengan tanggung jawab memerangi hoaks dan meningkat produktivitas,” kata Jokowi.