Purbaya: Proyek Ubah Sampah Jadi Energi di 34 Kota Dibiayai APBN dan Danantara

Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 34 proyek waste to energy (WTE) di 34 kota dengan nilai investasi yang dibutuhkan mencapai US$ 3,5 miliar atau lebih dari Rp 58 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, selain dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), proyek tersebut sebagian akan dibiayai oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. 

"Yang sebagian itu dikerjakan Danantara kan. Nanti ada sebagian yang dibayar oleh APBN,” kata Purbaya di Sentul, Bogor, Senin (2/2).

Purbaya mengatakan, biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah lewat APBN itu termasuk dengan biaya kebersihan kota. 

“Kalau yang saya tahu, seperti di Surabaya itu Rp 60 miliar pemerintah pusat yang bayar, tapi itu sekalian biaya kebersihan. Jadi, kita harus ngeluarin uang menjaga kebershian lingkungan kota-kota kita, termasuk di Bali ," kata Purbaya. 

Purbaya menilai permasalahan sampah di beberapa daerah sudah di tahap mengkhawatirkan. Ia mencontohkan Bali, yang menurutnya permasalahan sampahnya sudah parah.

"Enggak jadi-jadi tuh, proyek sampahnya. Akhirnya jadi kotor sekali Bali. Dulu saya pernah damaikan antarpemda, antarkota, tiga kota tuh," katanya.

Proyek  waste to energy menjadikan sampah sebagai bahan bakar untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTsa). Proyek ini ditargetkan berjalan secara bertahap dalam dua tahun ke depan.

Prabowo Sebut Seluruh TPA di Indonesia akan Kelebihan Kapasitas pada 2028

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan hampir seluruh tempat pemrosesan akhir (TPA) di Indonesia akan kelebihan kapasitas pada 2028. Prabowo sudah menyiapkan proyek PLTSa atau waste to energy (WtE) pada 34 titik di seluruh Indonesia. Total investasi yang diserap dalam program tersebut ditaksir mencapai US$ 3,5 miliar atau sekitar Rp 58,8 triliun.

"Diproyeksi hampir semua Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah akan kelebihan kapasitas pada 2028, bahkan lebih cepat. Karena itu, saya meyakini setiap kabupaten/kota sudah mulai harus ada PLTSa masing-masing," kata Prabowo dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Senin (2/2).

Prabowo menekankan inisiatif pembangunan PLTSa harus berasal dari tingkat bupati setiap daerah. Pada saat yang sama, Prabowo telah menugaskan perluasan daerah yang menjadi sasaran program pembangunan PLTSa untuk menangani masalah manajemen sampah di dalam negeri.

"Penyelesaian masalah sampah kita perlu kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin," kata Prabowo.