Kondisi Listrik Halmahera Utara yang Diincar Pembangkit Nuklir Terapung Rusia

Perkembangan baru datang dari rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Tanah Air. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan beberapa wilayah potensial PLTN-PLTN komersial pertama Indonesia dari mulai Sumatra dan Kalimantan, Batam di Kepulauan Riau, hingga Pulau Halmahera di Maluku Utara.

Rusia siap masuk untuk proyek Halmahera. Pada Oktober lalu, bertepatan dengan momen kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Moskow, BUMN nuklir Rusia Rosatom dan perusahaan Indonesia PT Pembangkit Listrik Nuklir menandatangani kerja sama untuk proyek PLTN di atas kapal alias PLTN terapung di bagian utara Pulau Halmahera.  

Rosatom siap menyediakan dua kapal PLTN dengan kapasitas total 200 megawatt. Dalam keterangan resminya, Rosatom berharap pembangkit ini bisa mulai memasok listrik lima tahun mendatang atau pada 2031.

Direktur Jenderal Rosatom Alexey Likhachev mengatakan, pertemuan dengan Prabowo meyakinkannya tentang komitmen Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mencapai karbon netral – dua hal yang dinilainya bisa dicapai antara lain oleh pembangkit nuklir.

“Dengan dukungan pemerintah, sektor swasta akan secara aktif memimpin inisiasi proyek infrastruktur nuklir yang mampu mentrasformasi ekonomi negara,” kata dia, seperti dikutip World Nuclear News.

Kepada pemerintah Indonesia, Rosatom juga menawarkan pengembangan PLTN berkapasitas besar di daratan, sebagai kelanjutan dari proyek PLTN terapung berkapasitas kecil.

Meski begitu, jadi tidaknya pengembangan PLTN di Tanah Air bergantung pada hasil pengkajian mendalam dari pemerintah Indonesia hingga penilaian kesiapan Indonesia oleh organisasi nuklir internasional.

Pertanyaannya, bagaimana kondisi kelistrikan di Halmahera Utara yang diincar Rosatom?

Defisit Listrik Halmahera Utara pada 2025

Sistem kelistrikan Halmahera Utara, terutama sistem Tobelo, selama ini ditopang oleh Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Pada tahun lalu, sistem tersebut mengalami tekanan akibat kenaikan beban listrik yang belum diimbangi kesiapan pembangkit.

Merujuk pada situs Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, dalam pertemuan antara Bupati, pejabat PLN, dan investor pada 30 Juli 2025, Manager PLN UP3 Tobelo melaporkan bahwa pada malam sebelum pertemuan beban puncak mencapai 16,7 megawatt, tertinggi selama sistem Tobelo beroperasi.

Sebagai perbandingan, PLTD dilaporkan hanya mampu memasok daya sebesar 14-15 megawatt ketika itu karena adanya mesin yang tengah dalam pemeliharaan dan mengalami gangguan. Dengan demikian, sempat terjadi defisit listrik lebih dari 2 megawatt.

Ketika itu, masalah defisit listrik antara lain ditangani dengan relokasi empat unit pembangkit (engine) dari berbagai sistem ke Tobelo. Selain itu, menyewa engine sebagai pengganti engine yang tengah dalam pemeliharaan.  

Pasokan listrik untuk Halmahera Utara sejatinya membaik tahun ini bila pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) berkapasitas 30 megawatt di Desa Mamuya beroperasi. Pembangkit ini dibangun melalui kerja sama PLN dengan konsorsium PT Adhi Karya dan Korea Electric Power Corporation (KEPCO).

Sebagai gambaran, Halmahera Utara termasuk kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi paling kecil di Pulau Halmahera yaitu 3,89 persen pada 2025.

Industri pengolahan nikel di Pulau Halmahera terkonsentrasi di Halmahera Tengah dan Selatan. Pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah ini masing-masing mencapai 62,5 persen dan 37,5 persen. Sedangkan Halmahera Timur dilaporkan tumbuh 51,9 persen, disokong pertambangan nikel.  

Selama ini, listrik di lokasi-lokasi pengolahan nikel disokong pembangkit mandiri milik industri berbahan bakar batu bara. Ini artinya, pasokan listrik PLN terutama dibutuhkan oleh industri lain dan pelanggan rumah tangga.    

Saat mengunjungi Maluku pada April lalu, Wakil Menteri ESDM Yuliot mengingatkan soal perlunya antisipasi kebutuhan listrik seiring berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Maluku dan Maluku Utara. Saat ini, terdapat hampir 890 ribu pelanggan listrik di dua provinsi ini.

"Adanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru diperlukan persiapan ketersediaan energi khususnya di wilayah-wilayah yang dimungkinkan tumbuhnya industri-industri baru seperti di Weda Bay, Halmahera dan di Saumlaki kelak jika sudah beroperasi," ujar dia, seperti dikutip dari situs Kementerian ESDM.

Ketika itu, Yuliot menyebut bahwa pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai solusi. Namun, opsi yang disinggungnya ketika itu adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dilengkapi baterai penyimpanan energi.

Pemerintah Bidik PLTN 7 GW pada 2040, Buka Peluang Pembangkit Besar di Batam  

Dalam beberapa tahun belakangan, pemerintah tampak semakin mantap untuk mengoperasikan PLTN, tercermin dari masuknya pembangkit ini dalam pada peta jalan jangka panjang pengadaan listrik nasional.

Pemerintah membidik operasional PLTN berkapasitas total 7 gigawatt pada 2040 – hampir tujuh persen dari total kapasitas pembangkit dalam sistem kelistrikan nasional saat ini. Pemerintah membuka peluang peningkatan kapasitas empat sampai lima kali lipatnya yaitu menjadi 35-40 gigawatt pada 2060.

Sebelumnya, pemerintah cenderung membidik pemanfaatan PLTN berkapasitas kecil untuk memasok listrik di wilayah terpencil dulu.

Namun, munculnya Batam sebagai lokasi potensial PLTN mengisyaratkan bahwa pemerintah membuka peluang untuk lebih agresif: pengembangan PLTN kapasitas besar sebagai pembangkit baseload rendah karbon untuk memenuhi kebutuhan listrik masif industri pusat data di wilayah tersebut.

Sejauh ini, di Asia Tenggara, Vietnam dan Singapura, bisa dibilang terdepan dalam memprospek PLTN. 

Pemerintah Vietnam telah menunjuk Rosatom untuk membangun PLTN Ninh Thuan 1 berkapasitas total 2,4 gigawatt. Sedangkan pemerintah Singapura tengah mempersiapkan diri untuk menjalani penilaian kesiapan pada tahun depan dari International Atomic Energy Agency atau IAEA yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.