Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro menyatakan, saham baru senilai Rp 5,3 triliun itu memang akan diserap oleh investor publik dengan mengandalkan dana repatriasi hasil tax amnesty. Tapi, dia menjamin pemerintah tetap mempertahankan posisi sebagai pemegang saham mayoritas keempat BUMN itu.
Menurut Darmin, saat ini merupakan momen yang tepat bagi BUMN melalukan rights issue.
Sebab, saham baru itu bisa menampung dana hasil kebijakan pengampunan pajak yang bakal mengalir masuk ke dalam negeri (repatrisi).
“Perlu dibuat rencana yang matang untuk menyambut program tax amnesty karena akan ada dana besar yang masuk,” katanya. Ia pun memperkirakan, permintaan atas surat-surat berharga dalam waktu enam bulan ke depan akan melonjak seiring penerapan tax amnesty. “Harganya pun pasti bagus. Dan menurut saya, yang paling siap adalah BUMN.”
(Baca: PMN BUMN Bengkak Rp 13,6 Triliun buat Proyek Listrik PLN)
Selain itu, program divestasi BUMN tersebut bertujuan memperkuat permodalan perusahaan pelat merah sehingga bisa dipakai untuk membiayai proyek-proyek strategis. Mengacu kepada rencana PMN untuk empat BUMN tersebut, dananya memang untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur prioritas pemerintah, seperti jalan tol, pembangkit listrik, pelabuhan, dan kawasan industri.
Selain penerbitan saham baru empat BUMN, pemerintah juga mempersiapkan instrumen investasi lain untuk menampung dana repatriasi hasil tax amnesty yang digadang-gadang mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun. Salah satunya obligasi infrastruktur yang diterbitkan oleh Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan perusahaan BUMN.
Rini Soemarno mengaku masih berkoordinasi dengan Menko Ekonomi dan Menteri Keuangan untuk memutuskan perusahaan BUMN yang akan menerbitkan obligasi infrastruktur tersebut. “Kami masih dalam (tahap) finalisasi. Kami bicarakan bersama, Jumat (15/7) secara detail,” katanya.
Ada beberapa perusahaan BUMN yang tengah dipertimbangkan untuk menerbitkan obligasi infrastruktur. Temasuk mengenai proyek-proyek infrastruktur yang sudah rampung dan akan dijadikan agunan surat utang tersebut.
Kementerian PUPR juga tengah menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur yang bisa dibiayai dengan dana repatriasi. Proyek yang dipersiapkan yakni jalan tol, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan bendungan untuk pembangkit listrik. Salah satu proyek tol yang ditawarkan adalah Trans Sumatera.