Kementerian BUMN Dukung Peter Gontha Laporkan Penyelewengan di Garuda

ANTARA FOTO/Ampelsa/wsj.
Pekerja membongkar muat kargo dari pesawat Garuda Indonesia setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Sabtu (22/5/2021).
Penulis: Nuhansa Mikrefin
Editor: Rezza Aji Pratama
1/11/2021, 13.03 WIB

Sementara itu, Anggota DPR Fraksi PKS Dapil Jawa Timur IV Amin AK mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk panitia khusus (pansus) untuk mendalami krisis keuangan Garuda Indonesia.

Ia mengatakan kondisi yang tengah dialami oleh Garuda merupakan pelanggaran terhadap prinsip good corporate governance. Amin mendorong agar tim pansus bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi secara menyeluruh dan mengungkap secara terang kondisi yang tengah dialami Garuda.

Amin mengatakan krisis tersebut bukan diakibatkan oleh pandemi Covid-19, melainkan disebabkan oleh moral hazard yang dilakukan manajemen garuda selama bertahun-tahun. Ini misalnya soal penggelembungan jumlah pesawat secara total terdapat 142 unit pesawat yang kebutuhan riilnya hanya mencapai 41 unit. Kemudian penggelembungan harga sewa dari US$ 750.000 menjadi US$ 1,4 juta per bulan.

"Semua pelaku yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum tanpa kecuali," ujar Amin dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin (1/11).

Halaman:
Reporter: Nuhansa Mikrefin