"Kita harus memahami soal gejolak ekonimi global perlu diantisipasi karena berdampak pada iklim usaha di Indonesia," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menargetkan Rancangan Undang-Undang ombibus law tentang cipta lapangan kerja dan perpajakan dapat rampung dalam 100 hari kerja pemerintahan periode keduanya. Adapun sisa waktu bagi pemerintah untuk menyelesaikan kedua omnibus law tersebut tinggal 13 hari lagi.
(Baca: Faisal Basri Curigai RUU Omnibus Law karena Pembahasannya Rahasia)
Masa kerja Jokowi dimulai sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 dan akan memasuki 100 hari kerjanya pada 28 Januari 2020. Jokowi pun menargetkan naskah RUU omnibus law harus rampung pada pekan ini. Hal ini penting, agar pemerintah dapat membuat kerangka waktu yang jelas dalam penyelesaian omnibus law.
“Kami menargetkan omnibus law ini selesai sebelum 100 hari kerja,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1).