Menyorot Nota Keuangan 2020, Antara Janji dan Aneka Program Jokowi
Anggaran pendidikan pada sebesar 20% dari belanja negara. Nilainya mencapai Rp 505,8 triliun. Menurut grafik Databoks, kenaikannya hanya sekitar 2,7% dibandingkan 2019. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan kenaikan dana pendidikan tahun ini yang mencapai 11,3%.
Pemerintah juga akan melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 54,6 juta siswa. Program Indonesia Pintra (PIP) juga masih ada taun depan dengan target penerima beasiswa mencapai 20,1 juta siswa.
Jokowi juga akan menepati janji kampanyenya dengan program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah. Beasiswa ini akan diberikan untuk mahasiswa pendidikan vokasi dan politeknik, serta program studi sains dan teknologi.
Program kartu Pra-Kerja rencananya akan mulai berlangsung tahun depan. Pemilik kartu akan dapat memilih kursus yang diindingkan, termasuk coding, data analytics, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, dan operator alat berat.
Untuk anggaran kesehatan nilainya hanya 5% dari belanja negara. Pemerintah mengalokasikan Rp 132,2 triliun anggara itu atau naik dua kali lipat dibandingkan 2015.
Prioritas programnya adalah memperkuat layanan dan akses kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan berkualitas. Kegiatan percepatan penurunan stunting juga diperluas mencakup 260 kabupaten atau kota. “BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional dibenahi secara total,” katanya.
(Baca: Jokowi Siap Benahi BPJS Kesehatan Secara Total )
Pada 2020, pemerintah akan menyalurkan anggaran kepada 96,8 juta jiwa penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), melanjutkan Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga, dan menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada 15,6 juta keluarga melalui kartu sembako.
Dengan kartu sembako, jumlah bantuan yang diterima naik menjadi Rp 1,8 juta per keluarga per tahun, dari sebelumnya Rp 1,32 juta.
Belanja negara akan difokuskan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah. Jokowi berencana mengembangkan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa.
Karena itu, pemerintah akan merancang ibu kota baru untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang masih terpusat di Jakarta dan Jawa. “Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN,” ujarnya.
Di sektor pariwisata, pemerintah akan memprioritaskan empat destinasi wisata, yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Mandalika (Nusa Tenggara Barat).
(Baca: Sandiaga Uno Soroti Pidato Jokowi soal Investasi dan Lapangan Kerja )
Soal subsidi, termasuk bahan bakar minyak, listrik, elpiji tiga kilogram, dan pupuk tidak ada yang spesifik ia sampaikan. Jokowi hanya berjanji akan memperbaiki agar tepat sasaran. Lalu, pemerintah akan mepertahankan kebijakan gaji dan pension ke-13 serta tunjangan hari raya (THR) untuk para apartur negara.
Alokasi dana transfer ke daerah dan Dana Desa mencapai Rp 858,8 triliun atau naik 5,4% dibandingkan 2019. Harapannya, belanja pemerintah daerah dapat naik untuk meningkatkan layanan dasar public, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengurangi kesenjangan dan kemiskinan.
Dana Desa yang mencapai Rp 72 triliun rencananya akan dipakai untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi. Dengan begitu, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat.
Di bidang perpajakan, pemerintah akan melanjutkan reforamsi pajak. Dalam rangka mendukung investasi, insentif perpajakan sudah disiapkan, seperti perluasan tax holiday, perubahan tax allowance, insentif investment allowance, insentif super deduction.