Sri Mulyani Ungkap Strategi Jaga Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,6% di 2020
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan strategi menjaga pertumbuhan ekonomi pada rentang 5,3-5,6% di 2020. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjawab pertanyaan para fraksi dalam rapat sebelumnya.
"Pemerintah berpendapat perlunya sikap kehati-hatian namun penting untuk menjaga optimisme yang terukur," kata dia di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6).
Perkiraan angka batas bawah sebesar 5,3% menunjukkan risiko global yang meningkat. Sedangkan, perkiraan proyeksi batas atas sebesar 5,6% menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi yang bisa terwujud apabila semua unsur penyumbang pertumbuhan dimaksimalkan. Perkiraan pertumbuhan tersebut dilandasi oleh terjaganya pertumbuhan konsumsi, investasi dan eskpor dengan dukungan belanja pemerintah secara proporsional.
Sri Mulyani mengatakan, konsumsi akan dijaga melalui inflasi pada tingkat yang rendah dan terkendali guna menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, program bantuan sosial akan digunakan untuk mendorong pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah.
(Baca: Sri Mulyani Sebut Ekspor dan Investasi Kunci Pertumbuhan Ekonomi 2020)
Di sisi lain, investasi terus ditingkatkan melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi, perbaikan iklim investasi, dan pemberian fasilitas investasi dan promosi investasi. "Hal ini agar pemerintah lebih pro-aktif dengan menjajaki langsung perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia," ujarnya.
Namun, Sri Mulyani juga mewaspadai gejolak arus modal global seperti yang terjadi pada 2018 yang berpotensi melemahkan investasi. Karena itu, peningkatan pertumbuhan ekspor akan diupayakan melalui kerja sama perdagangan bilateral, seperti dengan Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah.
Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah untuk semua lapisan ekonomi, terutama kelompok termiskin dan rentan. Sebab, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga dapat berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.
(Baca: Bank Dunia Prediksi Ekonomi Asia Timur dan Pasifik Melemah Tahun Ini)
Adapun, untuk mencapai angka pertumbuhan yang tinggi, Sri Mulyani menilai perlunya upaya keras dan sinergi lintas sektoral. Untuk itu, pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada, baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan, perdagangan internasional, dan kerjasama dengan otoritas moneter.
Dari sisi sumber daya manusia, pendidikan vokasi, pelatihan, sistem magang, serta perbaikan sistem pendidikan akan diperlukan. Pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan memanfaatkan teknologi dan kegiatan penanaman modal baik domestik maupun asing.
Selain itu, infrastruktur juga dinilai penting untuk menunjang perbaikan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan secara masif akan terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan.
Sri Mulyani menilai, ketersediaan infrastruktur juga telah dinikmati oleh masyarakat, seperti saat mudik Lebaran. "Infrastruktur juga menopang pemerataan pembangunan dan menopang usaha kecil menengah dalam akses pasar dan memanfaatkan ekonomi digital dan e-commerce," kata dia.
(Baca: DPR Nilai Target Pertumbuhan Ekonomi 2020 Terlalu Rendah)