Respons Usulan KPK, Kemenkeu Kaji Skema Gaji Kepala Daerah

(Baca: KPK Usul Kenaikan Gaji Bupati dan Wali Kota untuk Minimalkan Korupsi)

Ia menengarai kecilnya gaji menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak kepala daerah terjerat korupsi. Sejauh ini, lembaga antirasuah sudah memproses hukum 104 kepala daerah dalam kasus korupsi. "Jadi, hari pertama bapak-ibu jadi bupati atau wali kota, pasti sudah kucing-kucingan main akrobat," ujarnya.

Karenanya, Agus meminta agar pemerintah mengkaji remunerasi dari para bupati dan wali kota di seluruh Indonesai secara rasional. Selain itu, Agus meminta pemerintah mengkaji kembali penyelenggaraan Pilkada.

Menurut dia, Pilkada harus dapat terlaksana secara efisien sehingga bupati ataupun wali kota tidak perlu mengeluarkan ongkos politik yang mahal. "Harus dua sisi yang diperbaiki," kata Agus.

(Baca: Ketua DPR Sebut Korupsi di Parpol Akibat Mahalnya Biaya Politik)