Di sisi lain, Sri Mulyani mengakui, opini WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat masih perlu ditindaklanjuti. Sebab, dalam laporan keuangan yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut masih banyak temuan yang harus diperbaiki.
Sementara itu, pada peringatan hari kebangkitan nasional ini, Sri Mulyani mendorong 70.257 pegawai Kementerian Keuangan untuk mewujudkan cita-cita negara yakni masyarakat yang adil dan makmur. Apalagi, setengah dari pegawainya merupakan generasi muda yang diharapkan memiliki koneksi terhadap ide kebangkitan nasional.
Maka dari itu, Sri Mulyani mengimbau jajarannya untuk selalu menjembatani perbedaan. "Dulu kalau ingin bersatu, untuk menyatukan segala perbedaan dan bersatu mendeklarasikan ide negara Indonesia. Sekarang relevan untuk menjembatani perbedaan-perbedaan juga, tapi bersatu mewujudkan Indonesia yang merdeka dari penjajahan, kemiskinan, kebodohan, dan dari keterbelakangan.”
(Baca: Dapat Rapor Hijau dari BPK dan S&P, Sri Mulyani Harap Investasi Naik)
Seperti diketahui, BPK akhirnya mengganjar Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun buku 2016. Ini merupakan opini WTP pertama yang diperoleh Pemerintah Pusat.
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menjelaskan, pemerintah pusat telah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa LKPP. Namun, baru kali ini berhasil memperoleh opini tertinggi.
Meski begitu, ia menekankan, masih ada sederet temuan yang perlu ditindaklanjuti pemerintah pusat. "Meskipun LKPP 2016 disajikan secara wajar atas seluruh aspek yang material, pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan sistem pengendalian intern dan kepatuhan," kata dia saat Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/5).