Dari sisi pengadaan lahan untuk perumahan perkotaan, kata dia, pemerintah sudah memetakan beberapa lahan yang dapat digunakan untuk membangun rumah murah vertikal. Ini agar masyarakat miskin tidak tergusur, lalu pindah terlalu jauh dari lokasi pekerjaannya.
"Di satu sisi kami tidak ingin pengembang mendikte harga, pemerintah yang harus mendahului dengan tata ruang yang jelas," kata Darmin. Dia juga mengatakan pemerintah akan menganggarkan dana untuk mendukung vokasi dan lahan perkotaan.
Kebijakan lain yang berhubungan dengan DKI adalah pengaturan bagi ritel. Darmin mengatakan pemerintah sedang mengkaji sejumlah aturan bagi ritel modern, seperti convenience store. Hal ini dilakukan agar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki kesempatan untuk berkembang.
(Baca: Pemerintah Kaji Insentif Industri Kecil dalam Paket Kebijakan Baru)
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Provinsi DKI menyelaraskan program daerah dengan program yang dicanangkan pemerintah pusat. Selain itu DKI juga perlu menggandeng daerah penyangga untuk mengimplementasikan program-programnya dengan baik.
"Contoh-contohnya ketika mengatasi macet dan banjir," kata Tjahjo.