Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi ini masih menghadapi kendala. Ini menyangkut kewenangan empat kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Perlu ada persamaan persepsi dan kelembagaan di antara keempat ini.
Data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapenas) menunjukan ada ketidaksesuaian kebutuhan industri dan tenaga kerja yang tersedia. Pertumbuhan rata-rata tenaga kerja lulusan SMK terus menurun. Pada 2001-2005 pertumbuhannya mencapai 10,3 persen per tahun, menjadi hanya 4,1 persen di 2010-2015. (Baca: Didominasi Lulusan SMP, Industri Manufaktur Kekurangan Pekerja)
Atas dasar tersebut, ia mendorong adanya perubahan dari komposisi kegiatan belajar dan mengajar serta kurikulum. “Kami ingin pada tahun pertama (sekolah) ada keahlian, diberikan sertifikat bagi yang lulus. Tidak perlu menunggu ijazah di tahun ketiga. Jadi dia bisa cari kerja atau buat pekerjaan sendiri,” ujar dia.
Program vokasional semacam ini yang ingin dikembangkan di SMK, politeknik, lembaga pendidikan dan pelatihan di Kementerian dan Lembaga (K/L), Balai Latihan Kerja, LPK swasta, training center industri. Dengan perbaikan kurikulum ini, ia berharap kualitas SDM Indonesia meningkat.
Darmin mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan peta jalan (roadmap) dan kegiatan terkait pendidikan dan pelatihan vokasional terutama kelistrikan dan juru ukur. Untuk bidang kelistrikan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sudah mempersiapkan program vokasional.
Sedangkan untuk juru ukur, kata dia, ini sangat dibutuhkan mengingat pemerintah akan fokus mendorong pembangunan infrastruktur. Maka dari itu, juru ukur di bidang pertanahan sangat diperlukan. “Kami butuh ribuan juru ukur dalam tiga tahun,” kata Darmin.