KATADATA ? Pemerintah baru saja meneken nota kesepahaman studi kelayakan megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung-Surabaya dengan pemerintah Cina. Nota kesepahaman itu diteken ketika Jepang, melalui lembaga donor Japan International Cooperation Agency (JICA), baru merampungkan fase pertama studi kelayakan megaproyek tersebut.
Perjanjian tersebut diteken dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Cina pada pekan lalu. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menandatangani nota kesepahaman tersebut dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi Cina untuk menggarap studi kelayakan megaproyek kereta cepat tersebut.
Meski sudah ada kerja sama dengan Jepang, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan Hanggoro Budi Wiryawan tidak mempermasalahkan nota kesepahaman baru antara Rini dan pemerintah Cina. Sebab, tutur Hanggoro, megaproyek tersebut akan digarap melalui proses lelang. "Bahkan bisa saja digarap investor lain," kata Hanggoro, seperti dikutip Koran Tempo, Rabu (1/4).
Proyek ini, kata Hanggoro, menggunakan pola kerja sama pemerintah-swasta. Hanggoro mengatakan sebenarnya Kementerian Perhubungan, untuk lima tahun ke depan, masih fokus menggarap proyek kereta di luar Jawa. "Tapi kalau dalam lima tahun ini ada swasta yang berminat, silakan saja. Kerja sama bisa dengan BUMN sebagai pemrakarsa," ujar dia.