KATADATA ? Bank Dunia mencatat pengentasan kemiskinan di Indonesia terus melambat. Selama dua tahun terakhir, tingkat kemiskinan hanya turun 0,7 persen. Penurunan terkecil dalam 10 tahun terakhir. Sementara ketimpangan masyarakat terus meningkat.
(Baca: Kelas Menengah Bertambah, Tapi Kesenjangan Makin Lebar)
Country Director Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A. Chaves mengatakan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, akan menjadi tantangan yang paling penting bagi pemerintah Indonesia yang baru. Meski upaya pengurangan kemiskinan telah mengalami kemajuan, tetapi di sisi lain, Indonesia menjadi salah satu negara dengan peningkatan ketimpangan tercepat di kawasan Asia Timur.
Bank Dunia menyebut sekitar 68 juta penduduk Indonesia tetap rentan untuk jatuh miskin. Pendapatan masyarakat tersebut hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga miskin. Guncangan ekonomi seperti jatuh sakit, bencana, atau kehilangan pekerjaan, dengan mudah dapat masyarakat tersebut jatuh miskin.
(Baca: ADB: Negara di Asia-Pasifik Hadapi Ancaman Kemiskinan)
Ketimpangan juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ini terlihat dari rasio Gini yang meningkat dari 0.30 pada tahun 2000, menjadi sekitar 0.41 pada 2013. Meningkatnya ketimpangan ini membuat Indonesia sulit untuk keluar dari kemiskinan.
Peningkatan ketimpangan dalam beberapa tahun terakhir, berpotensi menciptakan konflik sosial. Hal ini akan mengurangi manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir. Padahal pertumbuhan ekonomi sudah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 11,3 persen pada 2014, dibandingkan 24 persen pada 1999.
(Baca: Kesenjangan Pendapatan Jadi Persoalan Serius Jokowi)
"Dengan pelaksanaan yang efektif dari kebijakan publik yang baik oleh pemerintah pusat dan daerah, serta kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil, Bank Dunia yakin bahwa Indonesia akan membuat kemajuan substansial dalam mencapai tujuan tersebut, " ujar Chaves dalam keterangannya kemarin.
Kepala Ekonom Kemiskinan Bank Dunia Vivi Alatas mengatakan investasi dalam pelayanan publik dan program-program jaring pengaman sosial sangat penting. Hal ini akan membantu meningkatkan akses keluarga miskin untuk gizi dan kesehatan yang lebih baik, serta pendidikan yang berkualitas.
Program peningkatan kesehatan dan pendidikan, kata Vivi, dapat membuka peluang masyarakat Indonesia untuk lepas dari jerat kemiskinan. Saat ini, Indonesia hanya menganggarkan 0,7 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk program bantuan sosial. Jauh lebih rendah dibandingkan Brasil dan negara-negara yang berpenghasilan menengah rendah lainnya, yang dana bantuan sosialnya mencapai 1,5 persen dari PDB.