KATADATA ? Kabinet dalam administrasi Joko Widodo-Jusuf Kalla membutuhkan waktu hingga Maret 2015 untuk menyesuaikan kinerjanya dengan sistem yang disiapkan tim transisi.
?Karena Maret tahun depan itu waktu bagi pemerintahan sekarang untuk menuntaskan laporan-laporan akhir dari keuangannya,? tutur Andi Widjajanto di Rumah Transisi, Jakarta, Senin (15/9).
Tim transisi juga memberikan masukan tentang pokok kriteria khusus bagi para calon menteri dari aspek integritas, kompetensi, hingga ideologinya.
Dalam postur kabinet baru usulan tim transisi, sebagian besar posisi wakil menteri di sejumlah kementerian dihapuskan sesuai dengan kebutuhan. ?Pak Jokowi yang ambil opsinya, lalu masuk ke ruang politik untuk menentukan nominasi calon menterinya,? katanya.
Tambahan tiga kementerian baru dalam usulan postur kabinet baru nanti tidak akan menambah beban belanja dalam anggaran negara. Ruang fiskal bagi program prioritas bagi rakyat dipastikan tidak akan terganggu alokasi anggarannya dengan perombakan sistem kebinet.
?Ada rancangan kelembagaan, pegawainya, anggarannya sudah ada. Hanya tinggal fokus fungsinya saja,? ujarnya.
Perombakan sistem koordinasi maupun fungsi dalam postur kabinet baru nanti diharapkan akan menghemat anggaran negara yang selama ini dinilai tidak begitu efisien dan efektif.
Tim transisi mengidentifikasi 61 fungsi kementerian yang tumpang tindih dalam sistem kabinet yang saat ini.
?Kami mengidentifikasi urusan pemerintahan yang tumpang tindih. Harus diseleksi, yang mana memang mainstream, tersebar, dan mana yang consolidated,? kata Andi.
Seluruh kelompok kerja (Pokja) sistem pemerintahan dan program kerja pemerintahan baru akan menyerahkan semua hasil kajiannya pada hari ini. Pasangan terpilih Jokowi-JK berencana membubarkan tim transisi antara 28-30 September 2014.
?Kajian substansi teknis sudah selesai. Sekitar 98 persen laporan sudah masuk. Nanti tiga orang penyelaras akhir akan bekerja, Minggu ini sampai hari Jumat untuk menyelaraskan lintas pokja,? ujarnya.